RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DISUSUN OLEH

Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT

KETUA TIM NASKAH AKADEMIS MKI

Ringkasan Eksekutif

Dengan dinyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan tidak berlaku oleh Makamah Konstitusi, maka perlu dilakukan penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan yang baru yang dapat menjabarkan hal-hal yang telah diputuskan oleh Makamah Konstitusi tersebut.

 

Selain dari pada itu adanya lingkungan makro dengan harga BBM yang sangat tinggi dan semakin langkanya energi fosil maka perlu suatu kebijakan yang tepat agar tersedianya energi primer yang cukup bagi industri tenaga listrik nasional, sehingga perlu dilakukan perubahan kebijakan di dalam pemenuhan energi tenaga listrik nasional tsb.

 

Adapun UNSUR UNSUR yang membentuk perubahan kebijakan, antara lain adalah :

 

1.      Keputusan Makamah Konstitusi ada 4 (empat) hal yang mendasar, yaitu

a.       Penguasaan oleh Negara

b.      Privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c.       Kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara

d.      Unbundling dan Holding Company PT PLN (Persero)

 

2.      Security of Supply menjadi tanggung jawab Badan Usaha Ketenagalistrikan yang mempunyai daerah kerja sehingga Badan Usaha tersebut harus membuat Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam hal Badan Usaha tersebut tidak mampu maka diwajibkan melakukan kerja sama dengan Badan Usaha yang lain.

 

3.      Ketersediaan energi primer atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk pembangkit tenaga listrik dalam negeri perlu diatur guna menghidari diekspornya semua energi primer tersebut.

 

4.      Harga BBM yang sangat tinggi dan semakin langkanya energi fosil maka perlu diambil langkah-langkah penggunaan enegi baru dan terbarukan dengan memberikan insentif. Pengembangan pencairan dan gasifikasi batu bara serta bio fuel dari kelapa sawit dan jarak perlu dilakukan. Dan mengingat ketersediaan panas bumi yang cukup banyak di Indonesia maka panas bumi dapat dijadikan sebagai base load ketenagalistrikan nasional

5.      Konservasi perlu digalakan dengan gerakan yang terprogram dan terpadu serta memberikan insentif bagi pengguna alat-alat yang hemat energi.

6.      Sebagai Negara Kepulauan yang berpenduduk nomor 4 terbesar dengan angka elektrifikasi ratio masih 65 % maka perlu kebijakan pembangunan sarana tenaga listrik agar pemerataan ke seluruh tanah air dapat tercapai pada tahun 2020. Mengingat usaha pembangunan sarana tenaga listrik ini tidak menguntungkan maka menjadi tanggung jawab Pemeritah atau Pemerintah Daerah dan perlu dipikirkan badan/lembaga yang menangani hal ini.

 

7.      Penyesuaian harga energi tenaga listrik dan pengurangan subsidi dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang jelas dan realistis menuju kepada harga keekonomiannya. Pemberian subsidi di sektor ini sesungguhnya tidak adil mengingat masih banyaknya daerah atau masyarakat yang belum menikmati listrik.

 

8.      Mengingat bisnis/pasar tenaga listrik sangat spesifik antara lain tidak dapat disimpan, maka perlu dibentuk Badan/Lembaga untuk mengatur bisnis ini. Ini berarti Pemerintah terbatas hanya melakukan kebijakan/regulasi saja, dan Badan/Lembaga yang akan dibentuk melakukan pengawasannya.

 

9.      Penyiapan SDM yang mempunyai kompetensi dan handal dan mendorong produk nasional perlu dilakukan agar ketergantungan pada luar negeri dapat dikurangi.

Daftar Isi

 

 

Ringkasan Eksekutif   ……………………………………………………………………………………

 

BAB I :  PENDAHULUAN

 

1.1.            Latar Belakang

 

1.2.            Landasan Konstitusional

1.2.1.      Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan penting dalam menyusun UU Ketenagalistrikan

1.2.2.      Pemahaman atas Pasal 33, 28 h dan pasal 18

1.2.3.      Keputusan Makamah Konstitusi

 

1.3.            Peristilahan dan lingkup yang akan diatur oleh UU Kenergilistrikan

1.3.1.      Peristilahan

1.3.2.      Lingkup yang akan diatur oleh UU Keenergilistrikan

 

 

BAB II :  POKOK POKOK PIKIRAN

 

2.1.            Visi dan Misi

 

2.2.            Tujuan Pengembangan Keenergilistrikan

 

2.3.            Permasalahan pokok dan issu-issu

2.3.1.      Permasalahan pokok

2.3.2.      Issu – issu

 

2.4.            Kondisi Keenergilistrikan Sekarang

2.4.1.      Peraturan perundangan Sekarang

2.4.2.      Pengadaan energi listrik

2.4.3.      Perkembangan kondisi permintaan versus pengadaan

 

2.5.            Kebutuhan energi listrik di masa mendatang

 

2.6.            Upaya mencapai “Sebesar–besar kemakmuran rakyat” dengan mengendalikan sisnas kenergilistrikan

2.6.1.      Usaha ketenagalistrikan

2.6.2.      Peran Swasta dalam sistem ketenagalistrikan

2.6.3.      Kompetisi di bidang produksi & transaksi ketenagalistrikan

 

2.7.            Pengelompokan masyarakat dilihat dari kemampuan beli energi listrik

 

2.8.            Hubungan antara kemampuan beli, harga keekonomian energi listrik dan pendapatan per kapita

 

2.9.            Alternatif upaya pengembangan keenergilistrikan nasional

2.9.1.      Peranan energi listrik dalam kegiatan ekonomi

2.9.2.      Proses Peningkatan kemampuan beli energi listrik

2.9.3.      Penanganan Khusus untuk meningkatkan kemampuan beli energi listrik

2.9.4.      Subsidi silang untuk realisasi “Listrik untuk Semua”

2.9.5.      Penggunaan Subsidi Silang

2.9.6.      Bentuk Pengendalian dan Pengawasan

2.9.7.      Pencegahan Monopoli dan Oligopoli

2.9.8.      Pengawasan Pengawasan Teknis pada Sistem Tenaga Listrik

2.9.9.      Potensi Peranan Kemampuan Dalam Negeri dan Security of Supply (AG&AAK)

 

2.10.        Usul arah pengembangan keenergilistrikan nasional

2.10.1.  Perangkat-perangkat sistem

2.10.2.  Terbentuknya PERUM Elektrifikasi Negeri (PEN)

2.10.3.  Peningkatan Peran PT PLN (Persero)

2.10.4.  Pengumpulan Dana Elektrifikasi Negeri

2.10.5.  Meningkatkan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Keenergilistrikan

2.10.6.  Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Keenergilistrikan.

2.10.7.  Peran Kelompok Pelanggan

2.10.8.  Menjelaskan peran masing masing  unsur Sistem Nasional Keenergilistrikan

 

2.11.        ”Road Map” pengembangan Sistem Nasional Ketenagalistrikan

 

 

BAB III  :  MATERI UNDANG UNDANG

 

3.1.            Ketentuan Umum

 

 

3.2.            Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam RUU

3.2.1.      RUKN dan RUKD

3.2.2.      Pembangkitan Tenaga Listrik

3.2.3.      Transmisi Tenaqa Listrik

3.2.4.      Distribusi Tenaqa Lisirik

3.2.5.      Tata Niaga Energi Listrik

3.2.6.      Penunjang Ketenaqa Listrikan

3.2.7.      Peranan Pemerintah Daerah

3.2.8.      Perizinan

3.2.9.      Pembebasan Tanah

3.2.10.  Harga Jual Beli Energi Listrik

3.2.11.  Penerimaan Negara

3.2.12.  Peran dan Fungsi PT. PLN (Persero)

3.2.13.  Pemanfaatan Jaringan Tenaqa Listik untuk kepentinqan lain

3.2.14.  Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup

3.2.15.  Peralihan

 

 

BAB IV  :  KESIMPULAN DAN SARAN
BAB I  :  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

 

 

Naskah Akademis sangat diperlukan di dalam menyusun satu Rencana Undang-Undang, karena Naskah Akademis itu memuat latar belakang, permasalahan, alternatif solusi untuk mencapai tujuan daripada undang-undang itu sendiri. Kalau Naskah Akademis tersusun secara luas dan mendalam serta mengandung hal-hal yang penting yang harus ditampung di dalam rencana undang-undang, maka penyusunan RUU itu lebih mudah. Diskusi tentang pasal per pasal dari RUU lebih mantap jika dirujuk kepada Naskah Akademisnya.

Makalah ini mengajak pembaca untuk mendiskusikan pemikiran yang ada yang akan dimasukan di dalam Naskah Akademis.

Marilah kita perkaya dulu naskah ini , agar menjadi draft yang lebih mantap

 

 

1.2. Landasan Konstitusional

1.2.1. Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan penting dalam menyusun UU keenergilistrikan

  1. Pasal 33

 

Pasal 33, ayat 2:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

 

Pasal 33, ayat 3:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Pasal 33, ayat 4:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[1]

  1. Pasal 28 h ayat 2:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

  1. Pasal 18 ayat 5 dan 6 serta pasal 18A dan 18B

 

Pasal 18 ayat 5 :

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

 

Pasal 18 ayat 6 :

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18A ayat 2:

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

 

Pasal 18B ayat 2:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

1.2.2. Pemahaman atas Pasal 33, 28h dan pasal 18.

 

Landasan konstitusional yang disebut dalam butir 1.1 di atas, harus dipergunakan sebagai sumber hukum, sebagai landasan dan sebagai rambu-rambu hukum. Pasal-pasal di atas harus masuk di dalam diktum “mengingat” yang merupakan landasan hukum penyusunan pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang yang disusun.

 

Khususnya mengenai pasal 33, ayat 2 dan 3 yang mengandung perkataan “dikuasai” oleh negara, diartikan sebagai orang-perorang ataupun swasta dilarang menguasai sistem nasional keenergilistrikan. Jadi larangan terhadap swasta maupun perorangan itu berlaku dalam konteks penguasaan sistem keenergilistrikan. UUD sama sekali tidak melarang pihak swasta maupun perorangan ikut serta didalam kegiatan-kegiatan tertentu dari sistem nasional keenergilistrikan. [2]*Bahkan dalam keadaan tertentu konstitusi justru memerintahkan penyelenggaraan negara untuk melibatkan mereka guna memberikan dukungan serta memastikan sistem keenergilistrikan Indonesia dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dengan demikian penguasaan sistem keenergilistrikan tidak berarti mengecilkan peran swasta. Sebaliknya kalangan swasta maupun perorangan yang memiliki kegiatan bisnis dan atau industi juga berhak mendapat pelayanan transaksi tenaga listrik yang dikuasai negara. Kegiatan bisnis dan industri pada dasarnya membawa manfaat bagi negara sehingga perlu dilayani dan didukung sistem keenergilistrikan nasional.

 

Dalam penjelasan tentang pasal 33 UUD 1945 ayat 4 yang menyertai amandemen ke-empat tahun 2002, diberikan penjelasan tentang dasar demokrasi ekonomi tersebut. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan untuk pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dan selanjutnya terdapat kalimat : Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

 

Bertahun-tahun isi pokok pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi dan Koperasi menjadi pertanyaan para ahli, dan dianggap semata-mata menjadi pernyataan politik tanpa arti yang jelas dalam kegiatan ekonomi. Sejarah terjadinya UU 20 tahun 2002 merupakan bukti bahwa pasal 33 UUD 1945 masih tidak dimengerti dan kalah terhadap pemikiran –pemikiran liberal. Adalah contoh dimana Koperasi dapat berperan secara dominan dalam perkembangan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up)? Jawabannya ialah Denmark dan Rural Electrification di Amerika Serikat (dan Eropa).

 

Listrik tidak hanya merupakan infrastruktur atau komoditi yang dimanfaatkan (dipakai) masyarakat, tetapi dapat dijadikan sarana perkembangan ekonomi dimana rakyat memperoleh nilai tambah melalui proses produksi.

Falsafah demokrasi ekonomi (dengan koperasi) telah memilih sistem ini sebagai salah satu cara untuk memakmurkan masyarakat, dibawah kepemimpinan untuk pemilikan anggota-anggota masyarakat. (Penjelasan pasal 33 UUD 1945).

Pasal 33 UUD 1945, seperti tertera dalam tulisan sumbangan pikiran kami mempunyai 2 arah perkembangan ekonomi :

1.      Dari atas ke bawah (top down), sebagai konsekuensi ketentuan tentang penguasaan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.      Dari bawah ke atas (bottom up), sebagai realisasi dari falsafah demokrasi ekonomi (dengan koperasi).

 

Apabila dilaksanakan bersama, maka perkembangan top-down dapat mendorong perkembangan bottom-up. Prinsip inilah yang kita cari bahwa ”Keenergilistrikan yang dikuasai negara dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dalam arti yang luas.

 

Dasar-dasar pemahaman atas pasal 33 ayat 2 dan 3 di atas, diusulkan sebagai berikut:

1.      Produksi energi listrik adalah produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

2.      Semua kegiatan yang berhubungan dengan energi listrik harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3.      Agar keenergilistrikan itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka semua kegiatan pengadaan dan pemanfaatan energi listrik harus diatur, diurus, dikelola dan diawasi oleh Penyelenggara Negara, serta kebijakan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga dan memelihara ketahanan energi listrik nasional

Semua hal diatas penguasaan sistem nasional keenergilistrikan untuk mempertahankan keenergilistrikan nasional, yang disingkat dengan pengendalian keenergilistrikan

4.      Pengawasan itu diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga tercapai :

(1)   Setiap anggota masyarakat di Indonesia berhak mendapat energi listrik untuk memakmurkan dirinya dan lingkungan masyarakatnya.

(2)   Tidak adanya seseorang atau sekelompok kecil yang dapat melumpuhkan sistem ketenaglistrikan, yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

(3)   Semua pemangku kepentingan (stakeholders) bekerja sama sebaik-baiknya secara sinergis, sehingga semua anggota masyarakat mendapat akses untuk memanfaatkan energi listrik, secara berkesinambungan dengan keselamatan yang terjamin.

5.      Peran Swasta.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, larangan swasta maupun perorangan hanya berlaku  dalam konteks penguasaan sistem keenergilistrikan. Oleh karena itu peran swasta maupun perorangan dalam konteks ini tetap bisa, justru konstitusi memerintahkan penyelenggaraan negara untuk melibatkan mereka guna memberikan dukungan dan memastikan bahwa sistem keenergilistrikan Indonesia berjalan lancar.

6.      Kompetisi.

Pasal 33 UUD 1945 tidak menolak ide kompetisi diantara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar­ besarnya kemakmuran rakyat.

 

Pemahaman bersama diatas dapat dislogankan sebagai berikut : “Kemakmuran untuk semua melalui pengendalian pembangunan yang memakmurkan rakyat Indonesia”. Dengan makna yang sama di bidang keenergilistrikan dapat juga dislogankan : “Listrik untuk semua melalui pengendalian pembangunan keenergilistrikan yang memakmurkan rakyat Indonesia atau dipendekkan menjadi “Listrik untuk semua yang memakmurkan rakyat Indonesia”, dengan makna di atas ”Listrik untuk semua”.

 

 

 

1.2.3. Keputusan Makamah Konstitusi

1.      Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan  atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan

 

2.      Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara

 

3.      Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezirhthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar­ besarnya kemakmuran rakyat;

 

4.      Ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial

1.3. Peristilahan dan lingkup yang akan diatur oleh undang-undang sistem nasional keenerglistrikan

1.3.1. Peristilahan

 

Untuk mempermudah pembahasan, perlu adanya kesepakatan tentang peristilahan, yang merujuk pada bahasa Inggris. Selama ini dalam UU No.20 tahun 2002, pengertian Tenaga Listrik = Energi Listrik, sedangkan Power tidak sama dengan Energi. Tenaga listrik adalah kemampuan satu instalasi listrik untuk menghasilkan energi persatuan waktu. Sistem Tenaga Listrik adalah perangkat keras dari instalasi listrik yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan penyaluran tenaga listrik ke pemakai tenaga listrik. Penyaluran tenaga listrik terdiri dari distribusi tenaga listrik melalui atau tanpa melalui transmisi tenaga listrik. Jadi sistem Tenaga Listrik dapat terdiri dari Pembangkit tenaga Listrik dan Distribusi tenaga Listrik atau terdiri dari Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi tenaga Listrik.

Perangkat Sistem Tenaga Listrik terdiri dari Sistem Tenaga Listrik dan perangkat lunak, perangkat manusia dan dana yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dari sistem tenaga listrik itu.

 

Energi Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan dalam sistem tenaga listrik.

 

Sistem Nasional Keenergilistrikan adalah perangkat-perangkat sistem tenaga listrik dan industri-industri peralatan listrik serta satuan-satuan penunjangnya, yang dapat digambarkan pada gambar 1.

 

Sistem Tenaga Listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan kapasitas terinstalasi dan tenaga transmisi dari sistem sebagai berikut :

 

Lampiran 1*

Klasifikasi

 

 

Umum

Sistem Tenaga Listrik Mikro Sistem Tenaga Listrik Sangat Kecil Sistem Tenaga Listrik Kecil Sistem Tenaga Listrik Besar Sistem Tenaga Listrik Sangat Besar Sistem Tenaga Listrik Ekstra Besar Sistem Tenaga Listrik Ultra Besar
Pembangkit Tenaga Listrik Ada Ada Ada Ada Ada Ada  
Transmisi Tenaga Listrik Tidak Ada Tidak Ada Ada sampai Teg. 70 KV Ada sampai  Teg.250 KV Ada sampai Teg. 500 KV Diatas Teg. 500 KV  
Distribusi Tenaga Listrik Sangat Kecil Sangat Kecil Ada Ada   Ada  
Daya Terinstalasi Sampai berapa KVA   2MVA <X< 100 MVA * 100<X<500 MVA   * 500MVA <X<*    
Contoh Rumah Sendiri Sistem Tenaga Listrik di Pulau Kecil

Berapa KVA dan <2 MVA

  Sistem Tenaga Listrik di Sumatera, Sulawesi Sistem Tenaga Listrik Jamak Belum Ada  

 

*) Definisi hidro skala kecil berdasarkan standard internasional

Perangkat Sistem Tenaga Listrik Besar, Sangat Besar dan Ekstra Besar, dapat dilengkapi dengan satuan operator sistem, operator transmisi dan operator pasar tenga listrik, sesuai dengan kebutuhan azas efisiensi dan tepat guna serta tepat sasaran. Adapun tenaga listrik mikro, sistem sangat kecil dan sistem kecil dapat ditangani koperasi.

(Masukan dari Prof. Kamaruddin: Yang termasuk kategori hidro skala kecil adalah pembangkit tenaga air dengan kapasitas dibawah 30 MW, yang terdiri piko-hidro (< 5 kW); mikro-hidro (<100 kW); mini hidro (sampai dengan 4 MW) dan  hidro skala kecil (antara 5-30 MW).  Bagi Indonesia dan beberapa negara berkembang batasan ini dapat diterima.)

 

1.3.2. Lingkup yang akan diatur oleh UU Keenergilistrikan

 

Lingkup RUU Keenergilistrikan seyogyanya mencangkup semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan pemanfaatan energi listrik, seperti yang digambarkan dalam gambar dibawah ini .

 

Lampiran 2

 

Perangkat –perangkat

Sistem Tenaga listrik


Gambar 1: Unsur-unsur Sistim Nasional Keenergilistrikan


BAB II  : POKOK POKOK PIKIRAN

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi   :

Tersedianya tenaga listrik yang cukup, merata, efisien, andal, kualitas yang memadai, mandiri dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusantara, dengan berwawasan lingkungan dan mendayagunakan sumber energi secara optimal, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, materiil dan spirituil, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan dengan tersedianya tenaga listrik untuk segala kebutuhan.

 

2.1.2. Misi  :

 

  1. Menyelenggarakan suatu sistem nasional keenergilistrikan yang cukup, merata, efisien, andal, kualitas yang memadai secara mandiri dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusantara

 

  1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi untuk pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik, dengan mengutamakan energi setempat dan energi terbarukan.

 

  1. Menerapkan prinsip-prinsip good governance sektor keenergilistrikan, baik di pemerintahan, di perusahaan/pelaku usaha dan di konsumen.

 

Mengembangkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan system penyediaan tenaga listrik termasuk sumber-sumber energi primer yang diperlukan dengan biaya yang serendah-rendahnya agar secepatnya dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik, yang didistribusikan secara merata dengan harga yang terjangkau/wajar bagi masyarakat luas.

 

2.2. Tujuan

Pengembangan keenergilistrikan mempunyai tujuan tersedianya energi listrik yang berkelanjutan dengan kualitas yang baik serta dapat memenuhi kuantitas permintaan masyarakat dengan harga yang wajar dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

 

 

 

2.3. Pemasalahan pokok dan issue masalah

2.3.1. Permasalahan Pokok

 

Negara bertugas memakmurkan masyarakatnya, melindungi warga negaranya. Negara mempunyai sumberdaya alam yang cukup, tetapi mempunyai keterbatasan iptek, SDM terlebih-lebih dana awal untuk membangun semua pengadaan sistem tenaga listrik.

 

Jadi harus dicari titik temu antara tugas Negara dalam melindungi hak warna negara Indonesia sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan kemampuan negara didalam melakukan tugas negara itu. Tugas negara dapat diikuti dalam landasan konstitusional yang diuraikan didalam butir 1 diatas.

Kemampuan negara sebagai negara yang baru 60 tahun merdeka dengan tantangan-tantangan politik, keamanan, sosial ekonomi yang dihadapi serta tantangan perkembangan dunia. Pemerintah mempunyai beban yang berat melakukan tugas negara tersebut didalam Undang-Undang Dasar 1945 itu.

 

Untuk pengembangan keenergilistrikan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat diperlukan dana investasi yang besar dengan kemampuan manajemen yang tinggi.

 

Selain daripada itu dengan terjadinya globalisasi dan reformasi politik di NKRI, ekspektasi masyarakat dan permintaan terhadap energi listrik meningkat cepat.

 

2.3.2. Issu Masalah

1.       Kini utang negara sedemikian besar, hingga pembayaran utang dan bunganya sangat membebankan APBN

 

2.       Kesadaran politik dan hak-hak warga negara sudah bertambah tinggi, maka keterlibatan warga negara didalam kebijakan-kebijakan harus ditampung.

 

3.       Tuntutan masyarakat akan mendapat energi listrik adalah tinggi, tetapi kemampuan kebanyakan anggota masyarakat untuk membeli energi listrik dengan harga yang mencapai keekonomian, masih sangat terbatas.

 

4.       Ada keluhan masyarakat yang bermukim di sekitar pembangkit tenaga listrik, tidak mempunyai akses ke sistem tenaga listrik, walaupun energi listrik itu berasal dari sumber daya energi dari daerah pemukimannya.

 

5.       Indonesia terdiri dari kepulauan, maka pelaksanaan pembangunan dan manajemen sistem tenaga listrik lebih rumit dibandingkan dengan pada daerah kontinen, karena pembangunannya mempunyai karakteristik khusus

a.       Memanfaatkan sumber daya energi yang langka dengan efisien

b.      Mengembangkan konsep distributed power generation

c.       Kapasitas SDM belum merata

 

 

6.       Kesadaran anggota masyarakat tentang hak atas tanahnya, maka pembebasan tanah untuk pembangunan sistem tenaga listrik mengalami kendala-kendala sosial.

2.4. Kondisi Ketenagalistrikan Sekarang

2.4.1. Peraturan Perundang-undangan

Kini landasan hukum di bidang keenergilistrikan adalah UU No. 15, tahun 1985 tentang ketenagalistrikan dan PP No. 3 tahun 2005 “ Tentang perubahan atas PP No 10 Thn 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Realita yang ada tidak sesuai lagi dengan UU No. 15/1985, sebagai akibat dari pembatalan UU No. 20/2003 oleh MK. Contohnya PT. PLN (Persero) sedang dikembangkan menuju pada UU No. 20/2002.

 

UU No. 15/1985, terhadap UU ini ada 2 pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menganggap bahwa UU ini sudah tidak sesuai karena mengandung unsur monopoli dll sehingga tidak sesuai untuk menghadapi tuntutan saat ini. Namun selama ini tidak pernah ada penjelasan  di bagian mana dari UU tersebut yang sudah tidak sesuai. Dilain pihak ada yang berpendapat bahwa UU No. 15 tahun 1985 hendaknya digunakan sebagai dasar bagi penyempurnaan Undang-Undang Ketenagalistrikan mengingat Undang-undang tersebut mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945 adapun anggapan bahwa UU No. 15/1985 tersebut dianggap monopolistik hal tersebut dinilai tidak benar karena PKUK dalam UU tersebut tidak pernah dinyatakan bahwa PLN merupakan satu-satunya PKUK untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga kalau terjadi perkembangan yang logis rasional dan realistis kemungkinan adanya PKUK yang lain masih tetap terbuka. Dengan demikian akan membuka peluang akan adanya persaingan antar PKUK. Namun demikian UU No. 15/1985 memang perlu disempurnakan agar sejalan dengan UU No. 20/1999 tentang Otonomi Daerah.

 

Disamping itu konsep UU Ketenagalistrikan yang telah diusulkan cenderung hanya sekedar modifikasi dari UU No. 20/2002. Oleh karena itu perlu kearifan didalam menyusun UU Keenergilistrikan antara lain dengan bertitik tolak dengan mempelajari secara seksama apa yang terkandung didalam UU No. 15/1985 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan di lain pihak melihat kepada UU No. 20/2002 pada pasal-pasal yang tidak dibatalkan oleh MK serta tidak bertentangan dengan Amar Keputusan MK.[3]

Pada UU ketenagalistrikan yang baru , perlu diperhatikan dua Undang-undang yang telah berlaku yaitu UU no 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha serta UU no 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen. Kedua Undang – undang ini belum mendasari UU No 15 Tahun 1985, sehingga perlu ada pasal pasal yang berkait pada kedua Undang-undang itu, yaitu:

1.      Kaitan dengan praktek monopoli, perlu ada pasal perkecualian untuk PLN atau badan usaha lain  sebagai pemain tunggal bidang Distribusi pada suatu area pelayanan tertentu

2.      Kaitan dengan Perlindungan Konsumen, perlu ada pasal, yang menyatakan standar pelayanan minimum.

2.4.2. Kemampuan Pengadaan Energi Listrik

 

Kapasitas terpasang Pembangkit Nasional pada tahun 2003 diperkirakan sekitar 25 GW diantaranya sekitar 12% listrik swasta dan 88% kepunyaan PLN.

2.4.3. Perkembangan Kondisi Permintaan Versus Pengadaan

 

Realita membuktikan bahwa permintaan jauh lebih tinggi dari prediksi-prediksi, tahun 1997-2004, walaupun terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Kini banyak investor untuk industri menantikan perkembangan sistem tenaga listrik di tempat-tempat tertentu. Daftar tunggu untuk mendapatkan sambungan tenaga listrik, sangat banyak di kota-kota propinsi. Terjadinya giliran penggelapan, adalah akibat kepincangan antara permintaan dan pengadaan energi listrik

TABEL 1

SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL*

Uraian

2003
PEMBANGKIT 24.375,91 MW
PEMBANGKIT PLN 21.206,33 MW
LISTRIK SWASTA IUKU 3.169,58 MW
 

SARANA TRANSMISI**)

 

SARANA TRANSMISI PLN

 

– Transmisi TET

3.607,61 kms

– Transmisi TT

24.565, 33 kms
 

GARDU INDUK

 

– Kapasitas

53.400,00 MVA

– Jumlah Gardu

1.089,00 Unit
 

 

SARANA DISTRIBUSI

SARANA DISTRIBUSI PLN

– JTM 233.381,60 kms
– JTR 313.828,78 kms
   

GARDU DISTRIBUSI

 

– Kapasitas

30.255,52 MVA

– Jumlah Gardu

230.841,00 Unit

 

* Kompilasi dari data statistik PLN 2003

2.5 Kebutuhan Energi Listrik Masa Mendatang

Untuk mendapat gambaran tentang kebutuhan akan energi listrik masa mendatang, dapat dipakai proyeksi-proyeksi yang terdapat didalam RUKN 2005-2025 seperti pada tabel berikut:

 

Table 1.  Rasio Elektrifikasi (%)

 

No. PROVINSI/DAERAH/WILAYAH 2005 2010 2015

2020

2025

1. NAD 61 76 85 100 100
2. Sumut 70 84 96 100 100
3. Sumbar 64 81 95 100 100
4. Riau 41 52 60 75 100
5. Sumatera Selatan, Jambi dan

Bengkulu

42 56 70 80 95
6. Lampung 39 60 80 91 100
7. Babel 63 78 90 100 100
8. Batam 81 100 100 100 100
9. Jawa-Bali-Madura 62 71 85 100 100
10. Kaltim 53 75 94 100 100
11. Kalselteng 55 66 79 96 100
12. Kalbar 47 65 81 93 99
13. Sulutenggo 49 57 68 88 95
14. Sulseltra 54 57 61 85 96
15. NTB 29 36 45 70 85
16. NTT 25 32 42 69 84
17. Maluku dan Maluku Utara 53 73 91 100 100
18. Papua 30 37 48 75 90
Total Indonesia 51 69 76 90 93

 

 

 

Tabel 2.  Sasaran Penjualan Listrik PT PLN (Persero)[4]

Tahun 2005 2010 2015

2020

2025

Jawa-Bali (TWh)

Rumah tangga

Komersial

Industri

Publik

81

28

13

35

3

118

37

22

54

4

175

47

38

83

5

299

58

62

123

6

345

66

94

181

7

Luar Jawa-Bali (TWh)

Rumah tangga

Komersial

Industri

Publik

20

11

3

4

1

31

17

4

6

2

49

28

8

9

5

71

41

11

12

7

100

57

15

18

10

Indonesia  (TWh)

Rumah tangga

Komersial

Industri

Publik

102

40

16

40

5

150

54

27

60

8

222

74

45

92

10

370

99

73

135

13

445

123

109

199

17

Berdasarkan buku statistik PLN 2004, captive power di selutuh Indonesia adalah sebesar 11.733 MW, baik sebagai captive murni ataupun cadangan. Captive ini pada umumnya muncul karena ketidak mampuan PLN untuk memberikan pelayanan baik dalam kualitas maupun kapasitas dayanya, disamping pada hal tertentu bila mereka dapat membangkitkan listrik yang lebih murah dibandingkan dengan PLN. Di dalam RUKN tidak diperhitungkan tentang kebutuhan captive power.

 

Tabel 3.

Komposisi Energi Primer Untuk Pembangkit

 

Energi Primer 2005 2010 2015 2020 2025
–  Batubara 39 47 49 55 54
–  Gas 30 21 24 20 19
–  BBM 22 17 13 7 6
–  Panas Bumi 3 7 6 4 3
–  Hydro 7 7 7 3 3
–  Uranium 0 0 0 11 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Kebutuhan Dana Investasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik

Tahun 2005 s.d. 2025

 

dalam juta USD

Sarana JAMALI Luar JAMALI Total
Pembangkit

 

104.805 20.826 125.631
Jaringan Transmisi

Gardu Induk

Total )*

 

1.329

750

2.079

6.332

330

6.662

7.661

1.080

8.741

Jaringan Tegangan Menengah

Jaringan Tegangan Rendah

Trafo Distribusi

Total )*

 

1.764,6

741,2

1.493,8

3.999,6

521,34

294,52

282,01

1.097,87

2.285,94

1.035,72

1.775,81

5.097,47

Catatan: )*  Transmisi dan Distribusi hanya sampai tahun 2015

 

 

2.6 Upaya mencapai “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dengan mengendalikan sisnas keenergilistrikan

2.6.1 Usaha ketenagalistrikan

 

Sebagaimana disebutkan diatas sistem nasional Keenergilistrikan wajib dikuasai Negara. Namun demikian UUD 1945 sama sekali tidak melarang pihak swasta maupun perorangan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tertentu dari suatu sistem nasional keenergilistrikan. Bahkan dalam keadaan tertentu, konstitusi justru memerintahkan penyelenggaraan Negara untuk melibatkan mereka guna memberikan dukungan dan memastikan sistem keenergilistrikan Indonesia dapat berjalan lancar. Sehingga larangan terhadap swasta maupun perorangan hanya berlaku dalam konteks penguasaan sistem ketenagalistrikan

 

Hal ini juga berlaku bagi kompetisi diantara pelaku usaha sejauh kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan atas sistem keenergilistrikan. Sebagaimana telah disebutkan diatas penguasaan oleh Negara terhadap sistem keenergilistrikan mencakup kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi.

 

Apapun bentuk penguasaan oleh negara, semua upaya harus mencapai kemakmuran rakyat semaksimal-maksimalnya. Didalam mencari bentuk makna penguasaan oleh negara itu, Pasal 33, ayat 2 harus juga dipertemukan dengan makna Pasal 33, ayat 4.

 

Secara umum ada 4 bentuk industri energi-listrik, yaitu :

1.      Monopoli

2.      Kompetisi terbatas pada sisi pembangkit

3.      Kompetisi dengan jumlah curah energi

4.      Kompetisi liberal atau sering disebut multi buyer multi seller

Melihat kepada rumusan pada pasal 33 UUD 1945 tersebut diatas maka secara teknis dari 4 bentuk industri energi listrik tersebut diatas yang sesuai adalah kompetisi terbatas pada sisi pembangkit atau disebut sebagai kompetisi sebatas Single Buyer.

Model atau tata cara kompetisi Single Buyer tergantung pada sistem keenergilistrikannya. Salah satu contoh adalah pengadaan pembangkit melalui tender didasarkan pada data-data keadaan sistem keenergilistrikan yang ada. Pengadaan dapat juga dilakukan pada sistem keenergilistrikan didaerah terpencil atau belum berkembang apabila PKUK tidak sanggup melistriki daerah tersebut (the right of first refusal).

Sebagaimana dinyatakan dalam Amar Keputusan MK yang berdasarkan pengalaman empiris yang terjadi di berbagai negara berpendapat bahwa sistem Unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara sehingga oleh karenanya mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu ”Unbundling”[5] dinilai lebih tepat dalam konteks upaya untuk melistriki secara merata diberbagai wilayah Indonesia dan di berbagai tingkatan daya beli masyarakat yang sangat berbeda, yang akan diuraikan lebih jelas pada paragraf-paragraf berikutnya

.

(Masukan dari pak Anton : Istilah “Unbundling”: Untuk istilah “unbundling” kami sarankan diganti dengan “pemisahan kegiatan usaha (ketenagalistrikan)”. Unbundling bukan dimaksud memecah-belah perusahaan. Diambil sisi positipnya, unbundling dimaksud memisah-misahkan kegiatan usaha sehingga perusahaan lebih efisien, dinamis (efektif) dan berdaya saing.)

 

Peta geografi, peta politik, peta sosial ekonomi dan tingkat perkembangan sistem tenaga listrik yang berbeda-beda, harus menjadi hal-hal yang sangat perlu diperhatikan.

Secara geografis, Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil (sekitar 17.000 pulau-pulau), maka tidak mungkin bahwa sistem tenaga listrik merupakan satu sistem tenaga listrik yang berinterkoneksi dengan sistem di pulau-pulau kecil.

Realitanya akan terdapat beberapa sistem yang ultra besar dan beberapa sistem kecil, sangat kecil dan mikro kecil.

Dengan demikian bentuk manajemen industri tenaga listriknya dapat beragam bentuknya. Tuntutan keputusan politik dapat berbeda beda di daerah dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda pula.

Kemampuan masyarakat untuk membeli dan memanfaatkan berbeda-beda, tetapi tuntutan akan mendapatkan energi listrik semakin tinggi.

Tuntutan masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup semakin tinggi, karena makin relatif sempit daerah pemukiman sebagai akibat pertambahan penduduk yang tak dapat dibendung.

Dengan demikian pengadaan energi listrik dengan teknologi berkelanjutan dan ramah lingkungan, merupakan langkah pembangunan yang harus dilakukan, walaupun biaya per satuan energi lebih tinggi. Artinya pengadaan energi listrik yang ramah lingkungan atau energi terbarukan, harus disubsidi, yang untuk itu harus dicari sumber subsidi.

Didalam mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, selain upaya manajemen pengadaan energi listrik, harus dicari terobosan-terobosan, yang antara lain pendekatan teknis dan memotivasi partisipasi masyarakat.

2.6.2 Peran Swasta dalam sistem ketenagalistrikan

 

Sebagaimana telah diuraikan di depan, sejalan dengan ulasan MK mengenai peran swasta dalam kerangka Undang Undang Dasar 45 adalah sangat besar sejauh tidak menghilangkan penguasaan negara atas sistim nasional ketenagalistrikan.

Peran swasta dapat berupa kegiatan – kegiatan penunjang seperti misalnya: konsultasi, Engineering, Procurement dan Construction serta pengoperasian dan sebagainya, yang dapat dilakukan sesuai aturan – aturan umum yang ada.

Disamping itu peran swasta dapat berupa kegiatan produksi dan transaksi dalam sistem ketenagalistrikan. Namun karena kegiatan produksi dan transaksi dalam sistem ketenagalistrikan ini mempunyai pola dan ciri tersendiri dalam penyelenggaraannya maka dipandang perlu untuk menyampaikan uraian sebagaimana tersebut dalam bab berikut.

 

2.6.3 Kompetisi di bidang Produksi dan Transaksi dalam sistem ketenagalistrikan

 

1.      Umum

 

Tenaga listrik dipandang dari segi barang produksi yang dijual kepada masyarakat, mempunyai kekhususan atau keunikan yang tidak dapat dipersamakan dengan barang produksi lainnya, terutama kalau dibicarakan kerangka persaingannya dalam proses penjualannya.

Dengan pemahaman yang diperoleh, diharapkan adanya pengertian mengapa kompetisi dalam transaksi tenaga listrik sama sekali tidak dapat dianggap semudah atau sesederhana seperti memperlakukan komoditi lainnya sehingga tidak lagi memikirkan gagasan kompetisi melalui agen penjualan sebagai pihak ketiga yang dapat merugikan masyarakat dan PLN yang justru berkepentingan.

Dalam penyajiannya, penulis merujuk kepada tiga landasan falsafah dan pemikiran yang diambil dari :

a.       U.U.D.1945 pasal 33.

b.      Amar keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan U.U. no 20/2000 tgl. 1 Desember 2004.

c.       “Paradigma pengembangan sektor ketenagalistrikan“ yang disusun oleh Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara ( IKPLN ).

.

2.      Kompetisi yang berhubungan dengan pelanggan.

a.       Tenaga listrik adalah komoditi dalam arti bahwa ia diproduksi               melalui suatu kegiatan yang diawali dengan suatu investasi                dirangkai dengan suatu proses teknologi tinggi sampai menjadi               produk yang disalurkan kepada pemakai/pengguna, melalui suatu      transaksi.

b.      Namun, terdapat  perbedaan yang amat prinsipil antara tenaga listrik dan barang produksi yang lazim dikenal di pasaran untuk diperdagangkan.

 

c.       Di pandang dari sudut permintaan dan penawaran, antara pasokan                 dan kebutuhan, tenaga listrik memiliki sifat tersendiri yang amat                                         berbeda dari “barang dagangan” dalam konteks pemasarannya,                                           sehingga memerlukan suatu cara-cara tersendiri untuk dapatnya                                tenaga listrik sampai kepada pengguna/pemanfaat.

 

d.      Ciri khusus tenaga listrik dari segi pendistribusiannya adalah :

1)            Tenaga listrik tidak dapat disimpan atau digudangkan dalam rangka perdagangannya dan pemasarannya, suatu keadaan yang diperlukan dalam mengatur harga jika orang berbicara soal kompetisi

2)            Tenaga listrik didistribusikan melalui sarana jaringan yang secara  fungsional bersifat monopolistik sehingga terdapat keterbatasan dan kendala jika seseorang harus menentukan pilihan. Kalau barang dapat disalurkan dengan menggunakan transportasi darat, laut, udara, atau apapun

3)            Tenaga listrik di produksi  secara bersamaan waktu dengan saat ia dikomsumsi, sehingga cadangan untuk kestabilan pasokan tergantung dari keandalan sistem sesaat, secara keseluruhan, yaitu kecukupan tenaga listrik, frekuensi dan tegangannya

4)            Pada gilirannya, hal tersebut pada butir 3), yang merupakan proses fisika dan aplikasi teknologi tinggi berpengaruh atas mutu barang dagangan berupa tenaga listrik yang menjadi dasar ditolak atau di terimanya barang.

5)            Barang dagangan bermutu rendah dapat ditolak secara kasat tetapi tenaga listrik yang tidak memenuhi syarat mau diapakan? Dikaitkan dengan wacana kompetisi di ujung sistem ketenagalistrikan yaitu dimana  jual-beli diatur dan dilaksanakan, faktor mutu ini akan menambah masalah dalam pelaksanaannya karena agen penjualan bukanlah yang bertanggung jawab terhadap mutu. Konsumen tidak mempunyai pilihan lain kecuali memilih harga yang lebih rendah. Di samping itu tenaga listrik tidak mempunyai padanan berupa “barang lain” yang dapat berfungsi sama mudah, bersih, dan nyaman dalam pemanfaatannya.

 

Tulisan dalam butir  1) – 5) di atas adalah aspek teknis dan dagang secara umum dan praktis

 

e.       Jika gagasan kompetisi tenaga listrik hendak dilaksanakan, maka di Indonesia masalahnya menjadi berat karena keberhasilannya amat tergantung dari lingkungan masyarakat dan akhirnya lingkungan negara, dimana praktek tersebut di terapkan. Terlebih jika diingat bahwa mekanisme kompetisi yang melibatkan pelanggan/konsumen adalah suatu bentuk rekayasa yang amat rentan terhadap seluruh pemasukan PLN dari penjualan tenaga listrik melalui agen penjualan yang non-PLN; para agen penjualan bersaing menawarkan harga per kWh kepada konsumen diatas harga yang telah di tetapkan oleh PLN. Penetapan terlalu rendah akan merugikan PLN sehingga kewaspadaan pihak pengawas harus benar-benar efektif. Penegakan hukum yang masih amat lemah di barengi dengan kondisi budaya warga saat ini yang tidak kondusif dapat menghambat cash-flow PLN.

 

f.       Dengan demikian PLN akan berada dalam situasi yang amat menghawatirkan dari sisi pemasukan karena para agen penjualan akan mudah melakukan hal-hal yang tidak bertanggung-jawab sedangkan hukum dalam keadaan lemah untuk menghadapinya.

Saat ini Indonesia belumlah layak berfikir kearah hal yang demikian itu. Hal tersebut diatas tidak membicarakan suatu kompetisi “warung nasi” seperti kompetisi dalam penjualan sepatu, odol, bahkan sepeda motor dan mobil sekalipun yang semuanya mempunyai kesamaan jika berbicara soal pemasaran, transaksi dan kompetisinya

 

g.      Disini kita sedang membahas kompleksitas suatu kompetisi di ujung proses produksinya, melibatkan agen-agen penjualan yang berjumlah banyak, tetapi yang oleh proses kompetisi akan dapat berguguran dan jumlahnya menyusut sampai titik yang dapat melemahkan posisi pelanggan hingga akhirnya di suatu daerah konsumen yang luas dapat terjadi monopoli yang baru. Keadaan akan menjadi semakin tidak menguntungkan pelanggan maupun PLN, karena sifat agen penjualan biasanya adalah “ pencari untung semata”, seperti telah terjadi di berberapa negara yang masih belum teratur seperti di Amerika Latin

 

h.      Dengan modal investasi dan modal kerja yang kecil, agen-agen itu cenderung bersikap kurang memiliki tanggung jawab sosial yang diperlukan. Dengan pengalaman yang belum dimilikinya agen penjualan akan dapat menjadi bumerang di sisi komersial sistem ketenagalistrikan dan bagi yang mendambakan pasokan yang lancar, terjangkau dan aman.

 

i.        PLN pun belum mempunyai pengalaman bagaimana menetapkan kriteria-kriteria pemberian ijin kepada suatu agen. Maka dapat terjadi PLN akan mengalami keadaan “ cash inflow at the mercy of agency’s good conduct” karena kelemahan PLN sendiri. Apakah akan dibangun kembali hubungan yang telah ada antara PLN dan BANK dalam melayani pelanggan melalui “Electronic Payment Network “ yang sudah mulai berjalan dengan baik.

 

j.        Sistem tersebut mempunyai kemampuan pengawasan dan menyusun konsolidasi sesaat berdasar “on-line real–time financial electronic data interchange”. Bagaimana kiranya posisi agen penjualan sebagai pendatang baru dalam sistem tersebut, apakah harus merubah software dan hardware? Terjadi suatu tambahan rangkaian stake-holder yang tidak perlu dalam kegiatan pendistribusian tenaga listrik secara baru ini dimana agen – agen penjualan tidak menghasilkan suatu nilai tambah melainkan mengambil bagian dari margin PLN yang ada. Besarnya margin ini dapat menjadi sumber kerugian bagi PLN jika tidak diatur secara baik dan tertib.

 

k.      Kini banyak “pola restrukturisasi” ketenagalistrikan yang disodorkan oleh orang-orang “pintar dan kuasa” dari lembaga keuangan luar negeri kepada banyak negara berkembang tanpa di pilah-pilah perbedaan dan latar belakang dari negara yang bersangkutan (model template). Marilah kita kaji hal tersebut dengan penuh kearifan dan kenegarawanan bagi keselamatan Indonesia, bukan menerimanya tanpa reserve.

Kiranya baik untuk bangsa indonesia untuk tidak berpretensi bahwa negara dan warganya telah berada ditahapan yang serba tertib dan aman

 

3.      Kompetisi dalam sistem ketenagalistrikan

 

a.       Selanjutnya di dalam butir 3. ini akan di paparkan suatu bentuk        kompetisi yang tidak berinteraksi dengan masyarakat pelanggan.               Kompetisi semacam ini adalah kompetisi di dalam sistem jaringan listrik dengan maksud untuk memperoleh harga pokok penjualan (HPP) pembangkit yang terendah yang dapat dihasilkan dari interkoneksi pembangkit-pembangkit yang beroperasi mengikuti aturan-aturan dan syarat-syarat yang disusun sejak dari awal perencanaannya.

 

b.      Untuk  menguraikan lebih lanjut mekanisme kompetisi dalam pola   Single- buyer” dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1)      Setiap pembangkit mengikat harga kepada sistem ketenagalistrikan untuk jangka waktu tertentu secara berkala. Harga ini adalah harga berdasarkan lelang terbatas atau lelang umum yang spesifikasinya memuat secara terbuka (transparan) semua faktor yang dapat mempengaruhi harga penawaran berdasarkan “ cost recovery” (ternasuk margin) sehingga investor berani dan sanggup mengajukan harga jual dititik pembangkit. Harga ini diikat untuk suatu waktu tertentu dan dapat disesuaikan secara berkala, (misalnya mingguan atau bulanan) meskipun kontraknya berlaku untuk jangka panjang. Inilah dasar-dasar persaingan antar pembangkit dimana masing-masing berlomba meningkatkan dan / atau mempertahankan efisiensi setinggi-tingginya supaya tetap memperoleh jatah (share) kWh dari sistem ketenagalistrikan yang prakteknya diatur oleh Pengatur Beban PKUK di bawah pengawasan yang independen.

2)      Didalam kontrak investor (dapat terdiri dari modal gabungan antara PKUK dan swasta) tidak diberi jaminan yang mengikat (contractual guarantee) seperti ditetapkannya suatu capacity-factor tertentu bagi pembangkit atau “ take or pay clause” karena hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan. Jadi seperti lazimnya suatu usaha komersial, investor akan menanggung “risiko yang diperhitungkan”. Untuk meminimumkan risiko tersebut, pengelolaan Pengatur-Beban harus terbuka bagi siapapun agar setiap saat menggelar semua faktor yang berpengaruh atas penjatahan pansa kWh dalam sistem. Dalam “least cost development plan”, prakteknya risiko tersebut tidak akan pernah terjadi kalau pengatur beban membuat proyeksi pola operasi dengan baik dan cermat dari waktu-kewaktu secara berkala, asalkan tidak ada hal-hal yang menyimpang dalam kurun waktu yang diproyeksikan misalnya gangguan hilangnya beban dijaringan untuk waktu yang lama, atau terjadi krisis ekonomi yang panjang

3)      Jadi pada kenyataannya sistem ketenagalistrikan akan menghasilkan daftar peringkat pembangkit-pembangkit berdasarkan harga yang berlaku selama periode yang ditetapkan sebagaimana telah di sebutkan diatas, yang lazim di sebut “merit-order”; jadi merit-order merupakan kunci untuk terlaksananya keadilan untuk mengatur pasar kWh kepada masing-masing pembangkit : pembangkit dengan harga terendah “ masuk pertama kali” kedalam sistem melayani kebutuhan kWh sejumlah yang di perintahkan oleh Pengatur Beban atau sesuai kemampuannya.  Pembangkit dengan harga terendah berikutnya tiba gilirannya untuk memperoleh pangsa kWh dan begitu seterusnya. Dengan demikian harga tertinggi memperoleh jatah pada saat-saat beban puncak.

4)      Namun dalam prakteknya tidak sesederhana ini menjalankan sistem semata-mata mengikuti “merit-order”. Adanya PLTA dengan  kemampuan kWh pertahun yang terbatas demi menjaga kesetabilan sistem dan untuk memperoleh optimalisasi harga jual, pedoman “merit-order” tidak dapat sepenuhnya di terapkan. Dalam kompetisi pihak investor harus tunduk sepenuhnya kepada perintah Pengatur Beban yang berpedoman mencapai kestabilan sistem sebagai prioritas pertama,  kesemuanya mengikuti aturan tertentu secara terbuka. Adanya spinning reserve yang cukup akan menciptakan fleksibilitas dalam menjaga kestabilan dan sekaligus memberikan bagi Pengatur-Beban mengatur kompetisi, dan menjaga “security of supplay”. Unit-unit ini tidak ikut berkompetisi, tetapi justru untuk memungkinkan kompetisi berlangsung stabil. Unit-unit ini harus memperoleh kompensasi dari sistem atas kerugiannya beroperasi secara “partial loading”. Pembangkit semacam ini sebaiknya menjadi milik PKUK, meskipun dapat juga dimiliki swasta.

5)      Jadi pada hakekatnya kompetisi dibidang pembangkit adalah suatu operasi  pembangkit-pembangkit melalui jaringan interkoneksi, berlomba menyalurkan produksinya dengan harganya yang terendah untuk memenuhi permintaan. Kenaikan beban sistem jaringan yang terjadi sesuai dengan proyeksi yang sudah dibuat secara berkala (tahunan), akan lebih menjamin bahwa pembangkit yang pada awalnya masuk kedalam sistem melalui tender akan selalu memperoleh pangsa kWh yang menjamin cost-recovery. Demikian pula faktor-beban sistem yang baik akan memantapkan peluang pembangkit untuk memperoleh pengembalian modal plus keuntungan (gbr.1), karena meningkatnya produktivitas asset. Makin banyak pembangkit berkompetisi, makin berat usaha untuk tetap berada dalam koridor keekonomian masing-masing pembangkit.  Hal ini dapat diatasi oleh Pengatur Beban/PKUK misalnya dengan menetapkan harga jual sistem yang menarik pabrik-pabrik besar yang menjalankan pembangkitnya sendiri (PIUKS) akan mau pindah kejaringan,asal beban puncak sistem tidak naik. Ini merupakan suatu gejala yang sehat bagi sistem ketenagalistrikan jika benar-benar dapat terjadi. Jadi pembangkit sendiri (captive power) akan menjadi pembangkit cadangan pabrik kalau ada gangguan jaringan, atau kalau terjadi krisis tenaga listrik (gbr.2). Tetapi di Indonesia, karena kekurangan dana investasi,  pemanfaatan captive power menjadi suatu solusi alternatif yang penting dimana interkoneksinya dengan jaringan harus disiapkan pada saatnya.

c.            Kompetisi semacam inilah yang dapat diterima oleh Mahkamah Kontitusi karena kejadian tersebut merupakan suatu kegiatan intern sistem ketenagalistrikan dalam usaha meningkatkan efisiensi. Harga “ cost-recovery” mengikat untuk jangka waktu tertentu, disesuaikan mengikuti perubahan harga unsur-unsur produksi secara berkala sesuai kesepakatan, misalnya energi primer, nilai valas, inflasi ataupun perobahan lingkungan alam yang dapat menyebabkan  fluktuasi pembangkit, yang menyebabkan fluktuasi harga.

 

d.            Unsur biaya produksi terbesar adalah biaya pembangkit yang dapat mencapai antara 60 – 70 %, mencakup biaya penyusutan dan harga energi primer. Biaya ini harus di usahakan serendah mungkin, sehingga berpengaruh positif terhadap penetapan tarif dasar listrik (TDL). Inilah praktek kompetisi “single buyer”.

 

e.            Tetapi ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar kompetisi single buyer dapat berjalan dengan baik dan adil untuk dapat dipertanggung jawabkan.

1)      Harga pokok penjualan sisi pembangkit telah berada ditingkat keekonomiannya

2)      Pasokan harus selalu berada di atas permintaan (gbr.3).

3)      Tiada hambatan dalam jaringan (bottleneck).

4)      Kesiapan perangkat lunak dan keras.

5)      Kualitas listrik yang sesuai dari segi keandalan, frekuensi dan tegangan.

6)      Ketersediaan peraturan dan syarat-syarat bagi pengadaan dan pengoperasian pembangkit baru dalam rangka kompetisi yang terbuka.

7)      Didalam kontrak tiada pembangkit yang sudah ditetapkan factor-kapasitasnya.

8)      Organisasi dan SDM  yang diperlukan sudah dipersiapkan.

 

Jadi kompetisi dipembangkitan mengenal pula perbedaan antara komoditi listrik dengan komoditi barang lainnya yang dapat diperoleh dipasaran secara bebas.

 

4.      Hal-hal yang menjadi perhatian

 

Dengan uraian diatas larangan oleh Mahkamah Kontitusi jelas hanya berlaku untuk kompetisi dibidang eceran (retail) untuk mencegah masyarakat memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan kriteria “memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak”.

Disamping itu praktek retail dapat menempatkan PLN kedalam posisi yang lemah dari sisi kelancaran pemasukan.

Sebaliknya kompetisi di pembangkitan akan menghasilkan harga pokok produksi listrik (cost recovery) yang serendah mungkin yang akan berpengaruh baik terhadap tarif dasar listrik. Dengan demikian TDL akan dapat menampung fluktuasi keekonomian HPP pembangkit dari suatu periode keperiode berikutnya secara berkala.

 

Demikianlah mekanisme yang melandasi kompetisi pembangkit yang melayani suatu jaringan sistem ketenagalistrikan secara bersaing dengan cara meningkatkan kemudian mempertahankan efisiensi yang optimal secara   terus-menerus. Disisi lain kemungkinan terjadinya suatu lonjakan harga pembangkitan dapat dicegah oleh cap-price, yang tidak boleh dilampaui tetapi menjamin cost-recovery, yang terjadi jika cadangan sudah mendekati marginal atau dalam situasi krisis pasokan.

Dalam alam liberal cap-price tidak dikenal, karena dianggap bertentangan dengan prinsip kompetisi murni/bebas, yang berlangsung tanpa kendali, dimana seolah listrik dipandang tidak berfungsi melayani masyarakat dan perekonomian negara, ( krisis listrik California th. 2001) tetapi sebagai komoditi dagang semata. Kiranya bangsa Indonesia tidak  demikian adanya, karena bangsa Indonesia menganut faham “kebersamaan dan kemitraan” sesuai dengan amanat U.U.D. 1945 pasal 33 ayat 4.

 

2.7 Pengelompokan masyarakat dilihat dari kemampuan beli energi listrik

 

Penduduk atau masyarakat Indonesia dapat dibagi atas 3 kelompok dilihat dari keenergilistrikan, yaitu :

 

1.      Kelompok Nir Energi Listrik (NEL)

Kelompok masyarakat yang belum mempunyai akses ke energi listrik, karena dipemukimannya belum ada pembangkit energi tenaga listrik atau pemukimannya belum bisa dicapai oleh jaringan tenaga listrik.

 

2.      Kelompok Penerima Subsidi (PSEN)

Kelompok yang telah mempunyai akses ke sistem tenaga lsitrik, tetapi yang mempunyai kemampuan beli energi listrik dibawah harga produksi listrik. Kelompok ini harus disubsidi.

 

3.      Kelompok Mandiri Energi Listrik (MEL)

Kelompok masyarakat Mandiri Energi Listrik merupakan kelompok yang mampu membayar tenaga listrik pada harga keekonomiannya baik untuk kebutuhan rumahtangga, kegiatan komunitas maupun kegiatan ekonomi

 

Pemahaman ketiga kelompok masyarakat energi listrik diatas, berbeda satu sama lain:

 

o   Kelompok NEL memahami energi listrik adalah merupakan infrastruktur yang harus direalisasikan secepat mungkin, agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional serta ikut merasakan hasil pembangunan nasional itu.

 

o   Kelompok PSEN memahami energi listrik sebagai infrastruktur yang diperlukan sehari-hari, dengan kuantitas yang cukup dan dengan harga yang dapat dijangkau mereka.

 

o   Kelompok MEL memahami energi listrik itu sebagai komoditi, yang harus terjamin kuantitas, kualitas serta keandalannya, agar mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional serta menikmati komfortabilitas energi listrik itu didalam kegiatan sehari-hari.

 

Ekspektasi ketiga kelompok masyarakat itu diupayakan untuk dipenuhi Pemerintah dalam rangka mencapai ”sebesar-besar kemakmuran rakyat” secara adil dan merata.

 

 

2.8 Hubungan antara kemampuan beli, harga keekonomian energi listrik dan                                                                                                                                                         pendapatan per kapita.

 

Pembangunan sistem tenaga listrik yang memproduksi energi listrik memerlukan investasi. Investasi ini harus dapat dikembalikan oleh pelanggan untuk dapat memperluas sistem tenaga listrik. Pemerintah harus menyediakan dana investasi yang cukup besar secara terencana baik, dengan harapan bahwa output dari investasi itu terlihat pada peningkatan ekonomi rakyat, yang kemudian Pemerintah mendapat peningkatan pendapatan Negara melalui pajak atau berupa PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

Dengan meningkatnya ekonomi rakyat, diharapkan kemampuan beli energi listrik makin meningkat pula, sampai pada kondisi kemampuan beli itu dapat sama atau melampaui harga produksi, malah melampaui harga keekonomian energi listrik di daerahnya, dimana harga keekonomian adalah harga produksi tambah margin keuntungan.

Di dalam diagram di bawah ini, diilustrasikan dinamika jumlah ketiga kelompok itu dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Diharapkan kelompok NEL dan PSEL semakin menurun disemua daerah, sampai semua tergolong kelompok MEL. Dalam kondisi terakhir ini maka industri energi listrik dapat dikatakan industri yang berorientasi pada pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Alternatif upaya pengembangan keenergilistrikan nasional

2.9.1 Peranan energi listrik dalam kegiatan ekonomi

Pemerintah harus menyediakan dana untuk investasi di daerah yang belum terlistriki, yang dibarengi dengan kegiatan pembinaan masyarakat itu untuk meningkatkan peran produktivitasnya dalam ekonomi rakyat.

Dengan demikian kemampuan beli masyarakat akan makin meningkat, walaupun pada awalnya kemampuan beli itu rendah. Untuk elektrifikasi negeri memang harus tersedia dana, dana itu harus dapat terkumpul dari pajak dan PNBP.

 

2.9.2 Proses Peningkatan kemampuan beli energi listrik

Dipahami bahwa warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan tenaga listrik bermukim dalam rentang wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai   Merauke dalam negara kepulauan dengan lautnya yang sangat luas, dalam pulau besar dan pulau-pulau kecil yang terpencil dan sebagian masih terisolasi. Meskipun lokasi tempat tinggal setiap warga negara yang berhak mendapatkan listrik itu satu sama lain terpencar jauh, namun konstitusi juga menegaskan bahwa semuanya berada dalam Negara Kesatuan.

Sementara itu pada saat ini baru 57% penduduk Indonesia menikmati tenaga listrik, sedangkan 43% belum menikmati tenaga listrik, dimana sebagian dari mereka mempunyai daya beli yang sangat rendah yang sejalan dengan konstitusi mereka berhak untuk mendapatkan akses pada tenaga listrik. Di sisi lain mereka yang telah menikmati tenaga listrik bahkan sebagian dari mereka baik perorangan, bisnis maupun industri menikmati subsidi tarif tenaga listrik.

Di lain pihak untuk meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya melistriki mereka yang mempunyai daya beli rendah, diperlukan subsidi dimana subsidi harus tepat sasaran.

 

Untuk dapat memberi subsidi secara tepat sasaran, diperlukan informasi yang akurat mengenai nama dan tempat, pendapatan/bulan dari masing-masing keluarga. Dalam rangka itu diperlukan informasi tahunan yang lengkap, rinci yang didapat melalui registrasi kependudukan. Registrasi kependudukan itu harus dilakukan Pemda Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Mendagri.

 

2.9.3 Penanganan Khusus untuk meningkatkan kemampuan beli energi listrik [6]

Untuk mengembangkan keenergilistrikan di daerah yang belum terlistriki dan di daerah terlistriki, tetapi kemampuan belinya masih rendah, diperlukan satu BUMN, dalam bentuk PERUM. PERUM itu harus bekerja secara efektif dan efisien atas biaya pembangunan dan biaya operasional dari Pemerintah.

PERUM tersebut mempunyai tugas antara lain :

1.      Melayani kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan beli yang lebih rendah dari biaya produksi energi listrik

2.      Melistriki daerah yang belum ada tenaga listrik

3.      Membina kelompok masyarakat PSEL supaya kemampuan beli energi listrik makin menigkat dari waktu ke waktu

4.      Mendorong kesadaran masyarakat dalam hemat energi dan pemanfaatan energi yang produktif

5.      Membantu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun RUKD dan RUKN

6.      Dan melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan Pemerintah sesuai amanat masing-masing

 

2.9.4 Subsidi silang untuk realisasi “Listrik untuk Semua”

 

Subsidi hendaknya tidak lagi diberikan kepada komoditas (harga tenaga listrik), namun diberikan langsung kepada anggota masyarakat yang memerlukannya. Pada dasarnya seluruh subsidi di sektor ketenagalistrikan akan dihapus secara bertahap, yaitu apabila kriteria-kriteria pengapusan subsidi di daerah tertentu atau secara nasional telah terpenuhi . Kriteria tersebut antara lain adalah:

o   Target 90% elektrifikasi Indonesia telah terpenuhi

o   Masyarakat telah mampu membayar listrik diatas harga keekonomiannya

o   Adanya program khusus yang mampu menekan harga listrik di daerah terpencil/pedesaan sehingga masyarakat mampu membeli listrik tanpa disubsidi (adanya soft loan, pemanfaatan peralatan yang sudah didepresiasi penuh, nilai pemanfaatan listrik diatas harga pokok penjualan/pembelian, dll)

Namun demikian agar tercapai “Listrik untuk Semua” di dalam rangka “ Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, harus ada pengaturan subsidi silang sebelum subsidi bagi yang memerlukan dihapus.

Dana subsidi harus dikumpulkan oleh Pemerintah dari daerah plus dan disalurkan ke daerah minus. Daerah Plus adalah daerah yang mudah terlistriki dan mempunyai sumber dana yang mencukupi, sedangkan daerah minus adalah daerah yang belum terlistriki dan daerah yang masyarakatnya mempunyai kemampuan beli energi listrik di bawah harga produksi.

Pengumpulan dana di daerah plus adalah melalui Iuran Dana Elektrifikasi Negeri, yang dibebankan pada setiap KWH terjual, jadi setiap penjual energi listrik harus menyetor ke kas negara Iuran Dana Elektrifikasi Negeri, yang diatur oleh Pemerintah dalam Dana Elektrifikasi Negeri.

 

2.9.5 Penggunaan Subsidi Silang

 

 

Subsidi itu harus ditujukan terutama ke untuk membangun sarana ketenagalistrikan di daerah yang belum terlistriki, yang disebut pelistrikan desa dengan urutan prioritasnya didahulukan daerah yang mempunyai tingkat pendapatan perkapita yang terendah. Sejalan dengan pembangunan sarana tersebut perlu dilakukan kajian untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga listrik secara produktif dan hemat, sehingga daya beli masyarakat dapat ditingkatkan dan pada waktunya subsidi listrik kepada masyarakat tersebut dapat dihapus karena masyarakat sudah mandiri.

 

Dengan adanya dana pinjaman lunak, subsidi silang untuk pembangunan listrik di daerah terpencil dan daerah pedesaan, dana pembangunan sosial dari pemerintah atau dana pembangunan masyarakat dari BUMN, dan insentif perpajakan/fiskal khusus, maka dapat dibangun sarana sistem ketenagalistrikan dengan mempergunakan energi setempat yang menghasilkan listrik dengan harga terjangkau (lebih murah dari sistem ketenagalistrikan yang dibangun dengan sumber dana investasi komersial), sehingga pada waktunya subsidi listrik dapat dihapus.

 

Untuk itu Pemerintah dapat membuat rencana strategis pembangunan listrik pedesaan dengan memasukkan dalam RUKN data dan informasi listrik pedesaan yang harus dibangun, rencana dan prioritas pembangunan dan anggaran, program pendanaan dan interim subsidi yang diperlukan serta pendapatan yang ditargetkan dan kapan subsidi bisa dihapus.

 

2.9.6 Bentuk Pengendalian dan Pengawasan

 

  1. Tujuan Pengendalian dan Pengawasan

 

Pengendalian dan Pengawasan bertujuan untuk menjamin ketahanan energi listrik melalui pengendalian dan pengawasan pasokan energi primer dan sistem-sistem tenaga listrik.

Pengendalian dan Pengawasan itu harus berjalan sedemikian rupa hingga tidak ada satu kelompok kecil yang dapat melumpuhkan seluruh sistem nasional keenergilistrikan, serta tidak memungkinkan sekelompok kecil mengendalikan tata niaga energi listrik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas harus disusun pengendalian dan mekanisme pengawasan. Pengendalian sistem nasional ketenagalistrikan dirumuskan terutama dalam Undang-undang ini.

 

  1. Pengawasan Kelembagaan

 

Di dalam ketatanegaraan, baik di dalam UUD 1945, maupun di dalam undang-undang yang relevan telah terbentuk pengawasan–pengawasan yang dilakukan masing-masing lembaga yaitu antara lain :

 

Kelompok I    : DPR, DPD, BPK< KPK< KPPU< DPRD

Kelompok II   : Kepolisian

Kelompok III : Kejagung, dan internal Lembaga Eksekutif seperti BPKP dan Inspektorat

Kelompok IV  : Masyarakat Kewargaan (Civil Society)

 

Agar tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif, perlu adanya ketentuan yang mengatur lingkup pengawasan masing-masing instansi sehingga proses pengawasan tersebut berjalan secara terpadu/terkoordinasikan, tidak tumpang tindih, dan mempunyai mekanisme penghargaan maupun penalti yang memadai.

2.9.7 Pencegahan Monopoli dan Oligopoli

 

KPPU bertugas mengawasi dalam rangka mencegah monopoli dan oligopoli. BUMN dalam bentuk PERUM merupakan Badan usaha diluar wewenang KPPU. Lembaga legislatif di BPK dan KPK akan mengawasi pelaksanaan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan.

 

2.9.8 Pengawasan Pengawasan Teknis pada Sistem Tenaga Listrik

 

Pengawasan Teknis pada Sistem Tenaga Listrik, dilakukan oleh Pemerintah selaku Regulator, antara lain :

1.      Melalui Penyusunan RUKN, RUKD

2.      Penyusunan Standar

3.      Pemberian izin-izin

4.      dll yang diamanatkan undang-undang ini.

 

2.9.9 Potensi Peranan Kemampuan Dalam Negeri dan Security of Supply (AG&AAK)

 

Sistem Nasional Keenergilistrikan Indonesia dapat saja dibantu atau bekerjasama dengan pihak swasta dan /atau kerjasama internasional, namun harus tetap bekerja secara mandiri memenuhi kepentingan hajat hidup kelistrikan warganegara Indonesia. Prinsip kerjasama dan kemandirian ini harus dikelola secara tepat oleh Penyelenggara Negara dengan  memaksimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri, serta meminimalkan ketergantungan pada pihak luar negeri.

Maksimalisasi sumber daya alam dalam negeri harus dimulai pada proses konversinya dengan menggunakan energi primer yang tersedia seperti air, batubara dan gas. Penggunaan energi primer air berupa tenaga kinetik maupun arus sungai harus ditingkatkan. Bersamaan dengan itu, harus dilakukan diversifikasi energi primer yang selama ini belum digunakan seperti energi hayati, matahari, termal lautan, gelombang laut, panas bumi, magma, angin, nuklir dan lainnya.

Proses konversi dan pemanfaatan memerlukan teknologi engineering dan construction yang selama ini umumnya masih import. Padahal sejumlah ilmuwan Indonesia sudah mempelajari dan menguasainya. Sistem bantuan dan kerjasama internasional yang diikuti Pemerintah Indonesia selama ini penuh dengan bias penggunaan produk asing melalui mekanisme pinjaman. Secara bertahap kondisi ini harus diubah dengan mendayagunakan ilmuwan dan teknolog dan kemampuan rekayasa (engineering) dan konstruksi Indonesia oleh dunia usaha yang mampu berproduksi memenuhi kebutuhan teknologi Keenergilistrikan Indonesia.

Bagian paling penting dari upaya memaksimalisasi pendayagunaan sumber daya alam dalam negeri ini adalah penggunaan sumber daya manusia Indonesia yang terdidik dan terlatih untuk membangun dan mengoperasikan Sistem Nasional Keenergilistrikan serta mengembangkannya terus menerus menjadi suatu sistem yang handal dan tangguh. Gejala ilmuwan, teknolog, dan industriawan Indonesia yang masih terasing dan diasingkan dengan pembentukan sistem Keenergilistrikan Indonesia sudah saatnya harus diakhiri.

Maksimalisasi sumber daya alam dan energi dan minimalisasi ketergantungan dari luar negeri tidak boleh berkembang menjadi suatu keterasingan dari dunia Kelistrikan Internasional. Justru harus dikelola secara tepat guna agar Sistem Keenergilistrikan Indonesia mampu berinteraksi secara sederajat dengan kelistrikan negara-negara tetangga khususnya, dan semua negara Negara sahabat umumnya.

 

2.10 Usul arah pengembangan keenergilistrikan nasional

2.10.1 Perangkat-perangkat sistem

 

Dengan berlandaskan UUD 1945, serta melihat kendala-kendala yang dihadapi dan akan dihadapi, yang merupakan rambu-rambu pengembangan, usaha untuk mencapai tujuan ketenagalistrikan di Indonesia, arah pengembangan keenergilistrikan di Indonesia, dapat diuraikan sebagai berikut :

 

  1. Sistem Nasional Keenergilistrikan di Indonesia terdiri dari :

–          Perangkat sistem-sistem tenaga listrik

–          Kelompok industri peralatan tenaga listrik

–          Kelompok industri jasa di bidang tenaga listrik

–          Kelompok pembina SDM dan Litbang tenaga listrik

–          Kelompok pendanaan dan niaga energi listrik

–          Kelompok penyulang energi primer

 

  1. Semua unsur dari sistem-sistem nasional itu bekerjasama sinerjik, sehingga tercapai tujuan dari keenergilistrikan, yaitu :  Energi listrik yang cukup, harga yang adil, dengan kualitas yang baik serta ramah    lingkungan

 

a)      Perangkat sistem-sistem tenaga listrik

 

Berhubung dengan kendala geografis, dan kesediaan dana pembangunan serta ragam pengembangan sosial ekonomi daerah-daerah maka sistem-sistem tenaga listrik itu dikembangkan menjadi.

(1)   Sistem Tenaga Listrik Mikro (STLM)

(2)   Sistem Tenaga Listrik Sangat Kecil (STLK)

(3)   Sistem Tenaga Listrik Kecil (STLK)

(4)   Sistem Tenaga Listrik Kecil (STLB)

(5)   Sistem Tenaga Listrik Sangat Besar (STLSB)

(6)   Sistem Tenaga Listrik Ultra Besar (STLUB)

 

Masing-masing sistem di atas yang mempunyai tenagalistrikan sendiri dikelola dengan bentuk-bentuk tersendiri dalam azaz efektif, efisien  dan tepat sasaran.

 

 

 

b)      Karakteristrik sistem-sistem Tenaga Listrik

 

(1)   Sistem Tenaga Listrik Mikro (STLM)

Sistem Tenaga Listrik Mikro merupakan Sistem Tenaga Listrik yang terdiri dari pembangkitan yang langsung didistribusikan kepada konsumen dirumah atau di rumah-rumah yang konsumennya adalah keluarga atau anggota koperasi. PLTM dan pembangkit listrik dengan energi terbarukan atau pembangkit tenaga listrik yang tidak terhubung pada jaringan karena alasan teknis dan lokasi di pedalaman.

STLM ini harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan kegiatan ekonomi dan kegiatan elektrifikasi negeri.

STLM ini perlu di subsidi dari dana Elektrifikasi Negeri, serta dikembangkan dengan teknologi energi terbarukan. Kapasitas aya terpasang dapat dibatasi sampai 500 KVA.

 

(2)   Sistem Tenaga Listrik Sangat Kecil

Sistem tenaga listrik yang sangat kecil, yang misalnya mempunyai kapasitas daya lebih besar dari 500 KVA sampai dengan 2 MVA, yang dapat mendistribusikan tenaganya melalui tegangan menengah, yang berlokasi di pulau-pulau terpencil atau di daerah-daerah pedalaman. STLKS ini perlu didistribusikan dari dana elektrikasi Negeri, serta diarahkan pada energi terbarukan, atau sumber energi primer yang ada dan unggul di daerah itu.

 

(3)   Sistem Tenaga Listrik Kecil (STLK)

Sistem Tenaga Listrik Kecil, yang mempunyai kapasitas daya terpasang lebih besar 2 MVA sampai ….. MVA atau yang sudah dapat menyalurkan tenaga melalui saluran transmisi dengan tegangan 170 KV.

 

(4)   Sistem Tenaga Listrik Besar (STLB)

Sistem Tenaga Listrik Besar yang mempunyai kapasitas daya terpasang lebih besar dari ….. MVA dan yang sudah dapat menyalurkan tenaga melalui transmisi dengan tegangan sampai dengan 275 KV, sebagai contoh adalah jaringan Sumatera bagian Utara, Sumatera bagian Selatan, Sulawesi bagian Selatan, Kalimantan bagian Selatan dan sebagainya.

 

(5)   Sistem Tenaga Listrik Sangat Besar (STLSB)

Sistem Tenaga Listrik Sangat Besar yang mempunyai kapasitas daya terpasang di atas ….. MVA, atau yang menyalurkan dayanya melalui saluran transmisi 500 KV, contoh; jaringan Jawa-Madura-Bali

 

(6)   Sistem Tenaga Listrik Ultra Besar

Sistem Tenaga Listrik Ultra Besar yang mempunyai kapasitas daya terpasang yang ultra besar dan menyalurkan tenaganya melalui saluran transmisi di atas 500 KV.

 

c)      Pola Manajemen ST Listrik yang berbeda-beda

 

Manajemen dari masing-masing STL tentu disesuaikan dengan skala dana jumlah SDM dan jumlah konsumen. STLM, STLSK, STLK sebagaimana dikelola secara terpadu vertikal (vertically Integrated Management). STLB tergantung pada kapasitas daya terpasang  dan jumlah dan ragam, manajemennya harus disesuaikan, sehingga dapat dikelola secara “unbundling”, apalagi sudah akan diinterkoneksikan, digabungkan dengan STLB yang lain. STLSB sudah sebaiknya dikelola sevara “unbundling” untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, serta menarik minat investor dalam berinvestasi bagi perangkat pembangkitan dan perangkat distribusi. Demikian pula halnya bagi STLUB.

 

Dalam rangka memenuhi UUD 1945, pasal 3 pada STLB dan STLUB, jaringan transmisi mulai dari tegangan 150 KV dan diatasnya, dikelola oleh satu Perusahaan Negara dalam bentuk Perum diluar PT. PLN (Persero)

 

Pada STLSB dan STLUB sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dikembangkan menjadi.

–          Perangkat pembangkit tenaga listrik

–          Perangkat transmisi dengan operator transmisi yang dikelola oleh Perusahaan Negara.

–          Perangkat operator sistem.

–          Perangkat distribusi.

–          Perangkat pengelola pasar Energi listrik (masyarakat operator)

–          Agen penjualan energi listrik.

 

PT. PLN (Persero akan bergerak dibidang pembangkitan dan distribusi (yang mempunyai jaringan tegangan sampai dengan 70 KV)

 

Pengemangan STLSB dan STLUB yang lahir dari proses pengembangan awal  (STLB)akan didorong oleh investor dan masyarakat industri (industri manufaktur, industri jasa, pegangkutan) dan pelanggan yang lebih mampu membangun energi listrik dengan tarif yang masih tinggi.

 

Dengan berkembangnya STLSB dan STLUB, maka dana elektrifikasi Negeri akan makin basar pula yang akan dipergunakan mengembangkan STL Mikro, STL sangat kecil, STL kecil dan STL Besar.

 

 

2.10.2 Terbentuknya PERUM Elektrifikasi Negeri (PEN)[7][8]

 

Didalam mengembangkan keenergianlistrik di Indonesia diperlukan satu Perusahaan Negara tambahan dalam bentuk PERUM dengan nama Perum Elektrifikasi Negeri disingkat PEN, yang bertugas:

 

1.      Mengupayakan pemerataan pembangunan di bidang energi listrik.

2.      Mengelola sistem-sistem tenaga listrik:

–    Sistem tenaga listrik mikro

–    Sistem tenaga listrik sangat kecil

–    Sistem tenaga listik kecil

3.      Membantu Pemerintah Daerah menyusun RUKD

4.      Menbantu Pemerintah Menyusun RUKN

5.      Mengupayakan jaminan pengadaan listrik di daerah operasinya

6.      Berkerjasama dengan industri di daerah operasinya, yang mempunyai captive power.

 

(Masukan dari pak Syaiful: Studi dari Centre for  Energy and Power Studies (CEPS) bekerja sama  dengan LAPI ITB, tentang pembentukan Anak Perusahaan Bidang Ketenagalistrikan, memberi kesimpulan :

 

  1. Pembentukan anak perusahaan Distribusi(dalam lingkup holding) di  Jakarta sangat layak, memperhatikan kemampuan bayar masyarakat, pola pasar dan skala keekonomian. Sehingga pembentukan Anak Perusahaan, tidak memperlukan tambahan modal dan dapat segera memberikan deviden.
  2. Pembentukan anak perusahaan yang bersifat integratif di Luar Jawa, tidak layak karena membutuhkan tambahan modal, waktu break event yang panjang dan perlu ada kebijakan menaikan tarif . Hak ini berkait pada pola pasar, skala ekonomi, kemampuan bayar masyarakat dan jenis pembangkit yang tersedia.

 

Kesimpulan studi ini memberi indikasi pembentukan Perseroan murni di Luar Jawa tanpa menaikan tarif dan tambahan modal yang massif, sulit untuk mendapatkan return yang wajar.

Untuk itu wacana pembentukan PEN di luar Jawa dengan tugas untuk melistriki daerah pelayanan yang belum terjangkau oleh PT PLN, adalah layak dan perlu di kaji pola institusi yang tepat.)

 

(Tambahan untuk butir 12.2 halaman 30, masukan dari Pak Syaiful/Pak Gafar : PEN dapat merupakan pemisahan aset PLN, yaitu unit PLN di luar Jawa Bali atau sistem kecil yang masih membutuhkan subsidi dipisahkan asetnya dari PT PLN (Persero), sehingga PLN dapat menjadi PT Persero murni.)

 

2.10.3 Peningkatan Peran PT PLN (Persero)

Peranan PT.PLN (Persero) dalam pengembangan sistem Nasioanal Keenergilistrikan.

PT. PLN (Persero) yang telah mempunyai kemampun untuk berkembang dengan misi:

Perusahaan Negara yan bergerak dalam bidang energi listrik yang harus ikut memasukkan keuntungan kas negara , disamping melayani energi listrik bagi masyarakat atau yang menganggap energi listrik adalah komoditi.

PT. PLN (Persero) harus senatiasa meningkatkan dirinya untuk bertarung dipsar , baik di indonesia ataupun  diluar negeri, melaui jaringan interkoneksi dengan negara tetangga.

 

Karena PT PLN (Persero) berorientasi padapeningkatan pendapatan negara, maka perlu adanya satu lagi Perusahaan Negara yang mempunyai misi: Perusahaan negara yang melayani masyarakat akan kebutuhan energi listrik, denga persepsi bahwa energi listrik adalah prasarana dan sarana.

 

Kedua perusahaan itu merupakan tulang punggung pembangunan dibidang energi listrik.

 

2.10.4 Pengumpulan Dana Elektrifikasi Negeri

 

Melalui PNBP dalam bentuk Iuran Elektrifikasi Negeri dari pengguna energi listrik atau paling sedikit dari pelanggan PLN dan PEN

Jika kapasitas terpasang Pembangkit Nasional adalah 24.375,8 MW, (PLN.21.206,3 dan Swasta 3.169,5) dan diperkirakan 60 % yang secara kontinyu berproduksi, maka energi yang diproduksi adalah:

 

0,6 x 24.375,8 x 8760 MWh =

 

Kalau dianggap susut total 15 %, maka energi terjual / terdistribusi pada pemakai:

 

0,85 x 0,6 x 24.375,8 x 8760  =  108.901.324 MWh

Jika IEN sebesar Rp.100,-/ Kwh atau Rp. 100.000 / MWh

DEN per tahun diperkirakan sebesar

 

Rp. 10.890.132.408,- atau Rp. 10,89 Triliun

 

Jumlah tersebut dapat disalurkan untuk perluasan pelistrikan di daerah yang belum terlistriki dan subsidi untuk daerah yang masyarakatnya mempunyai kemampuan beli yang rendah serta untuk mengembangkan energi terbarukan.

 

2.10.5 Meningkatkan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Keenergilistrikan

 

Peran Pemerintah dalam pengembangan Kekenergilistrikan

Pemerintah sebagai regulator mempunyai tugas-tugas antara lain:

­   Menetapkan RUKN

­   Menetapkan standar-satandar dari aspek keselamatan

­   Membina semua stekholder, terutama PT. PLN (Persero) dan PEN

­   Menetapkan besar iuran dana elekrtifikasi negeri (DEN) dan jatah dasar energi listrik (JASAR ENEL)

­   Menetapkan tarif dari JASAR ENEL dan harga maksimum untuk masing-masing daerah, untuk kusum waktu tertentu

 

2.10.6 Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Keenergilistrikan.

 

Masyarakat mengemban masyarakat dibidang masing-masing yang menunjang pengembangan ketenagalistrikan, yang hasilnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya:

 

Kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan keenergilistrikan adalah:

­   Kelompok industri yang meiliki captipva power

­   Kelompok Pembina SDM

­   Kelompok Peneliti dan Pengembang

­   Kelompok penyumbang sumber energi primer

­   Kelompok bank dan asuransi.

 

Semua kelompok diatas harus dikembangkan, sehingga kerjasama sinergi antara semua stakeholder (pemangku kepentingan) memberi hasil yang optimal dalam mencapai tujuan system nasional keenergilistrikan.

 

2.10.7 Peran Kelompok Pelanggan

Kelompok pelanggan sebagaipengguna akhir dari energi listrik yang di produksi oleh Sitem Tenaga Listrik wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta taat pada perjanjian bilateral yang ada, termasuk pembayara iuran elektrifikasi negeri, sehingga pembayran listrik untuk pengembangan keenegilistrikan.

 

2.10.8 Menjelaskan peran masing masing  unsur Sistem Nasional Keenergilistrikan

 

Sistem Nasional Keenergilistrikan mencakup unsur unsur yang ada tergambar dalam gambar 1

 

 

2.11 Road Map pengembangan Sistem Nasional Keenergilistrikan .

Road Map ini dirujuk pada Renbang JM (2005-2009) dan Renbang JP (2005-2009) yang disusun oleh Pemerintah

 

  1. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana & Prasarana

­   Peningkatan kegiatan rehabilitasi melalui upaya diversifikasi dan konservasi energi dari konsumsi BBM menjadi gas

­   Prioritas pembangunan pembangkit dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi lokal

­   Peran pemerintah sebagai fasilitator terutama untuk usaha pembangkit di daerah kompetisi

­   Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka otomatisasi korporat guna menunjang kegiatan yang transparan dan adil

­   Program Penyempurnaan Restrukturisasi & Reformasi Bidang Sarana & Prasarana

­   Pengkajian mengenai model/struktur industri ketenagalistrikan, Jadwal implementasi, penerapan struktur industri, daerah pemilihan penerapan kompetisi dan fungsi penyediaan (pembangkit & pembelian curah) Pelaksanaan efisiensi menghadapi tantangan privatisasi

­   Menciptakan perangkat regulasi yang jelas dan kondusif sesuai peran permerintah pusat dan daerah guna mendukung iklim investasi

­   Pemberian subsidi terarah bagi segmen pelanggan kuarang mampu

­   Peningkatan upaya upaya memperbaiki efisiensi teknis dan non teknis

 

  1. Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa dan Pelayanan

­   Perluasan jangkauan pelayanan jasa tenaga listrik melalui pemberian kesempatan peran serta pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat

­   Menyiapkan pola pendanaan untuk pengembangan listrik pada daerah terpencil, perbatasan dan perdesaan yang masih meruapaka tanggung jawab pemerintah

­   Melaksanaka  RUKD sebagai bagian dari RUKN

­   Menyiapkan sistem informasi ketenagalistrikan

 

  1. Program Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan

­   Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang mampu mendukung kemandirian bidang ketenagalistrikan

­   Pelaksanaan beberapa kegiatan strategis

Ø   Pengembangan teknologi tepat guna sesuai dengan tingkat kemampuan SDM yang ada

Ø   Pemilihan teknolgi yang mengarah pada barang-barang produksi masal untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi

Ø   Prioritas pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri

Ø   Pengawasan kualitas produksi barang dan jasa

Selanjutnya masih harus disusun jadwal kegiatan tersebut diatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  :  MATERI UNDANG UNDANG

 

3.1. Ketentuan Umum

1.            Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

 

2.            Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

 

3.            Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

 

4.            Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

 

5.            Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.

 

6.            Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.

 

7.            Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi  tenaga listrik.

 

8.            Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

 

9.            Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.

 

10.            Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

 

11.            Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.

 

12.            Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.

 

13.            Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk  mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.

 

14.            Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

 

15.            Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.

 

16.            Jaringan Transmisi Nasional  adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.

 

17.            Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau secara nasional.

 

18.            Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

 

19.            Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

 

20.            Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

 

21.            Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

 

22.            Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik  adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.

 

23.            Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

 

24.            Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

25.            Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

 

26.            Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.

 

27.            Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

28.            Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

 

29.            Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.

 

30.            Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.

 

31.            Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.

 

32.            Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.

 

33.            Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

 

34.            Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

 

3.2. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam RUU

3.2.1. RUKN dan RUKD

 

RUKN akan ditetapkan Pemerintah berdasarkan RUKD.

RUKD diusulkan oleh Pemda, dan kalau RUKN sudah ditetapkan Pemerintah, maka RUKD menyesuaikan ke RUKN yang sudah ditetapkan. Untuk melakukan perencanaan yang cermat, Pemerintah harus mempunyai unit yang tangguh di dalam menyusun RUKD dan RUKN.

 

3.2.2 Pembangkitan Tenaga Listrik

 

Perlu didorong agar Pembangkit Tenaga Listrik (PLT) yang mempergunakan teknologi dengan sumber energi terbarukan dan pemakaian energi yang lebih efisien lebih berkembang. Hal ini erat hubungannya dengan pemilihan sistem pembangkit antara Sistem Pembangkit Terpusat (Centralized Power Generation System) dan Sistem Pembangkit Terdistribusi (Distributed Power Generation System). Sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat mengadopsi DPGS untuk wilayah kepulauan dan CPGS untuk wilayah Jawa-Madura_bali yang dikemudian hari dapat diintegrasikan dengan wilayah Sumatra.

 

Energi yang dibangkitkan oleh Pembangkit Tenaga Listrik dengan energi baru dan DPGS itu dapat dijual langsung ke pemakai atau ke unit distribusi terdekat atau disalurkan ke Transmisi. Dengan penempatan Pembangkit di pusat beban, maka pemanfaatan energi yang lebih efisien seperti pada Co-generation dapat dilakukan. Selain itu line-loss (rugi transmisi) dapat ditekan.

 

Pembangkit Tenaga Listrik itu dapat dimiliki oleh pribadi dan  kelompok masyarakat dalam bentuk usaha ketenagalistrikan. Pembatasan kepemilikan atas Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan untuk mencegah monopoli, oligopoli.

 

Peran swasta untuk menyediakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan sendiri (“captive power generation”) dan untuk menyediakan pembangkit cadangan sendiri sangat besar. Data pada tahun 2000 menunjukkan perbandingan kapasitas sistem tenaga listrik yang dikelola PLN dengan “captive power” yang terdaftar mencapai 18,000 MW vs 13,000 MW. Untuk itu peran dan keberadaan “captive power” perlu diperhatikan dalam menyiapkan RUKD dan RUKN. Penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dari “captive power” dapat membantu mendukung PLN pada saat beban puncak.

 

3.2.3 Transmisi Tenaqa Listrik

 

Jaringan transmisi dapat di klasifikasikan berdasarkan tegangan, yaitu 70KV, 150KV, 275KV, 400KV, 500KV, 1000KV dan 1500KV.

Berhubung jaringan transmisi merupakan perangkat yang strategis, maka jaringan transmisi bertegangan 150KV atau lebih harus dikuasai oleh Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk itu. Masalah Pembebasan tanah untuk jarinagn transmisi itu, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari BUMN itu. BUMN itu mengelola transmisi yang bertegangan 150KV atau lebih, yang dinamai Jaringan Nasional.

 

3.2.4 Distribusi Tenaqa Lisirik

 

Unsur Distribusi energi listrik adalah suatu perangkat keras dan lunak yang berfungsi mendistribusikan energi listrik kepada pelanggan. Perangkat keras didistribusi energi listrik bertegangan 70KV ke bawah.

Didalam menjual atau mend istribusikan energi listrik. Unit Distribusi dapat mempunyai sub unit agen penjual energi listrik atau bekerja sama dengan agen penjual energi listrik yai ig berdiri sendiri. Unit Distribusi berusaha melayani publik sebaik-baiknya, dengan kualitas energi listrik yang sesuai dengan standar. Pembebasan tanah dan a+au izin lintas dari jaringan distribusi adalah merupakan tanggung jawab dari distribusi Distribusi dan atau agen penjual energi listrik harus mengikuti harga maksimum dari energi listrik yang ditetapkan Pemerintah

 

3.2.5 Tata Niaga Energi Listrik

 

Tata Niaga Energi Listrik akan diatur di dalam Undang-undang ini dan atau pada peraturan Pemerintah.

3.2.6 Penunjang Ketenaqa Listrikan

 

Penunjang ketenaga listrikan , terdiri dari:

1.      Industri peralatan listrik.

2.      Konsultan dibidang Energi Listrik.

3.      Instalatur tenaga listrik.

4.      Penelitian.

5.      Pendidikan.

6.      Agen penjualan Energi Listrik.

7.      Badan Pengawas Perdagangan Energi Listrik

 

Ketujuh lembaga diatas berfungsi menunjang kegiatan pengadaan, pemanfaatan dan tata niaga energi listrik

Agen Penjual Energi Listrik dapat berdiri sendiri sebagai lembaga, atau berada didalam unit distribusi yang berasaskan pelayanan yang baik dan efisiensi.

3.2.7 Peranan Pemerintah Daerah

 

Karena tata ruang di daerah masing-masing adalah wewenang Pemerintah Daerah, maka hal-hal menyangkut dengan pembangunan fisik sarana dan prasarana haruslah mengikuti peraturan daerah.

Jadi sebelum izin operasional dikeluarkan yang berwenang, maka izin pembangunan harus didapatkan dahulu dari Pemerintah Daerah atau paling sedikit izin prinsip yang merupakan perangkat izin untuk operasi.

Ada hal-hal yang seoaiknya dilimpahkan ke Pemerintah Daerah, perlu diatur dalam RUU ini, misalnya AMDAL.

Khususnya pemberian izin bangunan dari izin operasi untuk Pembangkit tenaga Listrik dengan energi terbarukan, dapat diiimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

3.2.8 Perizinan

 

1.      Izin Pembangunan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

2.      Izin Operasi di terbitkan oleh Pemerintah Pusat, setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah, kecuali izin operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang mempergunakan sumber energi terbarukan.

 

3.2.9 Pembebasan Tanah

 

Berdasarkan pengalaman selama ini, masalah pembebasan tanah merupakan masalah sosial yang sulit diatasi, baik yang menyagkut tapak­tapak yang harus dibeli dari pemilik, rnaupun tapak-tapak yang dilintasi oleh jaringan saluran udara bertegangan.

Harga tanah yang dinyatakan dalam NJOP adalah merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Ganti rigi berdasarkan NJOP harus lebin tegas diatur. Tertundanya proyek pembangunan transmisi menyebabkan pertambahan biaya dan mengganggu jadwal kontrak yang mengandung konsekwensi biaya pula.

3.2.10 Harga Jual Beli Energi Listrik

 

Energi listrik sosial dan harga jualnya di berbagai daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

Harga jual energi listrik yang bukan sosial (komersial) dapat berbeda di daerah satu dengan di daerah lain, yang tergantung dari kemampuan days beli masyarakat di daerah itu.

Sebaiknya Pemerintah menentukan harga maksimum dari energi listrik non sosial untuk kurun waktu tertentu.

 

3.2.11 Penerimaan Negara

 

Selain pajak-pajak sebagai penerimaan negara, perlu ditambah dengan iuran atau PNBP dengan nama Dana Elektrifikasi Negeri, yang ditambahkan pads setiap KWh energi listrik, yang besarnya ditetapkan Pemerintah. Dana tersebut merupakan subsidi yang ditujukan untuk melistriki daerah-daerah yang belum terlistriki. Dana ini disebut Dana Elektrifikasi Negeri (DEN).

 

3.2.12 Peran dan Fungsi PT. PLN (Persero)

 

Kini PLN telah berstatus Persero. Sebagai Persero, PT. PLN harus berubah orientasi dari pelayanan sosial tanpa profit menjadi pelayanan sosial dengan profit.

Dianjurkan agar PT. PLN tetap berstatus persero, tetapi unit jaringan transmisi merupakan satu PERUM yang mengelola Jaringan Nasional yang tersebar di beberapa tempat seperti, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Irjabar dan Papua.

PT. PLN (Persero) akan mengelola PTL dan Distribusi di daerah yang tidak ditangani oleh PERUM itu.

3.2.13 Pemanfaatan Jaringan Tenaqa Listik untuk kepentinqan lain

 

Perkembangan teknologi sudah sedemikian maju bahwa jaringan listrik baik tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi dan extra tinggi, dapat dipergunakan sebagai media transmisi sinyal. Jadi selain dimanfaatkan untuk pengukuran, dapat juga untuk komunikasi dan proteksi. Jadi jaringan tenaga listrik itu selain untuk menyalurkan energi, dapat juga dipergunakan untuk media komunikasi. Jadi akan ada lebih dari satu Kementrian yang membuat peraturan pelaksanaannya.

 

3.2.14 Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup

 

Standard keselamatan teknis ditetapkan oleh Pemerintah. Evaluasi Amdal dilakukan oleh PEMDA dan Pemerintah Pusat. Pemantauan upaya keselamatan dan lingkungan hidup adalah merupakan tugas dan tanggung jawab PEMDA.

3.2.15 Peralihan

 

Didalam peralihan ini, perlu ada kepastian hukum.

Kontrak-kontrak yang pernah ditanda tangani oleh PT. PLN (Persero) atau oleh Pemerintah akan berlaku sampai akhir kontrak. Tidak ada hal-hal yang baru diatur dalam UU ini, berlaku surut.

BAB IV   KESIPULAN DAN SARAN11

1.       Lingkupnya sesuai dengan nama dan gambar 1, Sistem Nasional Keenergilistrikan.

 

2.       Sistem Nasional Keenergilistrikan harus dikembangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai hal tersebut segala upaya harus diarahkan ke kemakmuran rakyat, dengan satu pengendalian yang menjamin ketahanan energi listrik nasional. Pengendalian sedemikian rupa, bahwa tidak ada satu kekuatan kelompok kecil yang dapat melumpuhkan sistem nasional keenergilistrikan itu. Upaya-upaya itu antara lain upaya pengawasan kelembagaan, upaya pengawasan teknologi, upaya pengendalian pengambilan keputusan, melalui penguasaan saham mayoritas dan atau ” golden share ”.

 

3.       Sistem Tenaga Listrik diklasifikasikan untuk pembinaan/pengembangan semua bentuk sistem tenaga listrik yang berorientasi kepada sistem-sistem tenaga listrik di kepulauan. Selain daripada itu ada ruang hidup dan pembinaan bagi sistem tenaga mikro dan sistem tenaga kecil yang terbarukan, walaupun biaya produksi lebih mahal.

 

4. Dengan memperhatikan pasal 33 UUD 1945 dan keputusan MK peran swasta di sektor keenergilistrikan tetap sangat besar sejauh tidak menguasai sistem keenergilistrikan.

Demikian pula dengan peran kompetisi sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara dalam sistem keenergilistrikan.

5.       Dengan adanya sistem-sistem tenaga listrik seperti digambarkan dalam gambar 1, maka dapat terjadi konfigurasi jaringan seperti pada gambar 2.

 

6.       Upaya peningkatan ekonomi rakyat, sehingga kemampuan beli rakyat akan energi listrik semakin meningkat, sehingga pada satu saat semua terlistriki dan kemampuan beli masyarakat melampaui harga keekonomian energi listrik (lihat gambar 3).

 

7.       Perlu dibentuk BUMN tambahan diluar PT. PLN (Persero), yang bertugas menjalankan a.l. Public Service Obligation (PSO) serta sebagai pengendali dalam sistem tenaga yang besar. BUMN ini berbentuk PERUM, dengan nama sementara Perum Elektrifikasi Negeri (PEN).

 

8.       PT. PLN (Persero) mempunyai tugas mengembangkan sistem tenaga listrik serta berusaha berkontribusi untuk penerimaan negara sebanyak-banyaknya.

 

9.       Untuk mempercepat elektrifikasi di seluruh Indonesia, serta mengembangkan energi terbarukan, perlu diadakan Iuran Elektrifikasi Negeri (IEN) untuk mengumpulkan Dana Elektrifikasi Negeri (DEN).

 

10.   Untuk Pengendalian Sistem Tenaga Listrik yang besar, sangat besar serta ekstra besar, maka jaringan nasional dengan tegangan 150 KV keatas dikelola oleh PEN.

 

11.   Pada dasarnya sistem nasional keenergilistrikan itu dikendalikan oleh 2 BUMN, namun swasta dapat juga mendapat Izin Usaha Keenergilistrikan, atau bekerja sama dengan BUMN.

 

12.   Pemerintah menetapkan harga energi listrik sosial dan harga maksimum dari energi listrik lainnya untuk masing-masing daerah.

 

13.   Didalam peralihan, ada satu jaminan bahwa kontrak yang sudah ditandatangani tetap berlaku sampai akhir, walaupun dalam UU baru, ada pengaturan-pengaturan baru.

 

14. Didalam menyusun UU Keenergilistrikan perlu dicermati secara arif atas hal-hal sebagai berikut :

i. Adanya pendapat bahwa UU No. 15/1985 dianggap tidak sesuai lagi. Namun sejauh ini tidak pernah ada penjelasan mengenai bagian mana dari UU tsb yang dianggap tidak sesuai

ii. Ada pula yang berpendapat bahwa UU No. 15/1985 pada dasarnya masih dapat dipertahankan dengan melakukan modifikasi-modifikasi. Mengingat UU tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, tidak monopolistik sebagaimana anggapan sebagian pihak (PKUK dalam UU tersebut tidak secara eksplisit dibatasi hanya satu, peran swasta sangat luas melalui PIUKU dll serta melalui pembangkit listrik swasta). Perlu diingat bahwa tumbuhnya listrik swasta saat ini adalah dengan menggunakan acuan UU No. 15/1985 (kesalahan utama terletak didalam kontrak yang tidak seimbang).

iii. Adanya pemikiran-pemikiran (bahkan sudah dalam bentuk RUU) yang pada hakekatnya hanyalah merupakan modifikasi dari UU No.20 tahun 2002, tanpa mengacu kepada substansi keputusan MK.

iv. [9]

v. [10]


[1] Cek di dokumen amandemen ke 4 UUD 45 Pasal 33 ayat 4 Th 2002 (telah di cek tgl 6 Sept 05, meskipun  tidak ada penjelasan yang rinci namun pesan pesan yang dikandungnya sudah cukup untuk membuat kesimpulan korporasi yang cocok untuk ketenagalistrikan dalam bentuk koperasi.)

[2] Catatan disebutkan sumbernya darimana?

 

[3] Supaya diperhatikan UU Perlindungan konsumen, UU OTODA, UU Persaingan usaha (Syaiful)

Pak Aman akan memasukan kalimat daru UU Anti Monopoli Pasal 55

[4] Sasaran penjualan PT. PLN (Persero) nantinya ditambah penjualan oleh pihak lain (Abdul Gafar & Saiful)

[5] Pengganti istilah unbundling tanyakan pada Pak Anton

[6] Pak Gafar dan Pak Saiful memasukan usulan Pak Bakti mengenai tugas PLN bersifat PSO

[7] Mohon masukannya dari Bpk. Syaiful untuk menggabung dengan kajian CEPS sesuai usulan Pak Bakti Luddin

 

[8] Perlu kajian tambahan masalah subsidi

[9] Tambahan dari Pak Anton:

–          Captive Power

–          Subsidi

[10] Masukan dari IK-PLN sejauh relevan agar dimasukan dalam rangkuman

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s