MID SEMESTER: JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

1. Pengertian kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Job Analisa tentang kepegawai
Suatu cara untuk membantu menghasilkan atau menciptakan langkah-langkah bagi pendekatan training yang sistematis, maka dapat dilakukan dengan melihat produk-produk job analysis. Hasil produk-pro-duk dari proses job analysis (dalam proses penilaian kebutuhan diklat) adalah :
A. Uraian Pekerjaan (Job Descriptions),
B. Spesifikasi Pekerjaan ( Job Specification), dan
C. Analisis Lanjutan (Further Analysis)

A. URAIAN PEKERJAAN
Hasil dari Analisis Jabatan yang pertama dan langsung adalah deskripsi jabatan. Manajemen sangat memerlukan keterangan-keterangan yang nyata dan teratur mengenai kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab-tanggungjawab dari suatu pekerjaan tertentu. Uraian itu memperlihatkan sebagai ikhtisar mengenai fakta-fakta yang penting secara tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan seseorang (Ranupandojo, 1983). Atau, pernyataan-pernyataan tertulis yang meliputi tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan-hubungan lini (baik keatas maupun kebawah) (Handoko, 1986).
Deskripsi Jabatan, yang merupakan suatu statemen yang teratur dari berbagai tugas dan kewajiban suatu jabatan tertentu mem-punyai urutan yang disarankan, meliputi (Ranupandojo, 1983):

1. Identifikasi Jabatan
2. Ringkasan Jabatan
3. Tugas yang dilaksanakan
4. Pengawasan yang diberikan dan diterima
5. Hubungan dengan jabatan lain
6. Bahan-bahan, alat-alat dan mesin yang dipergunakan
7. Kondisi kerja
8. Penjelasan istilah-istilah yang tidak lazim
9. Komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan di atas.

1. Uraian Pekerjaan Bagian Kepegawaian
Untuk melihat uraian pekerjaan (job description) suatu instansi atau lembaga Pemerintah, kita dapat memperhatikan dari tugas dan fungsi instansi atau lembaga tersebut. Dalam hal ini, uraian pekerjaan instansi pengelola kepegawaian daerah dapat digambarkan melalui tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah. Sebagai contoh untuk menggambarkan tugas dan fungsi instansi atau lembaga pengelola kepegawaian daerah (dari dua bentuk instansi yang ada),
a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian daerah;
b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengadaan pegawai;
e. Penyiapan dan pelaksanaan mutasi pegawai;
f. Penyelenggaraan dokumentasi dan tata naskah kepega-waian;
g. Pelaksanaan tata usaha Bagian Kepegawaian.

2. Uraian Pekerjaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Nomor: 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susu-nan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah :
a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
b. Perencanaan dan pengembangan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai daerah lainnya;
c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
d. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberian penghargaan, penerapan sanksi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai daerah lainnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Pegawai Negeri Sipil Daerah dan penetapan pesangon bagi pegawai lainnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai daerah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai daerah lainnya;
i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah.

B. SPESIFIKASI PEKERJAAN
Mempersiapkan suatu uraian pekerjaan (job description) yang lengkap dan benar secara relatif adalah sederhana dibandingkan dengan mempersiapkan suatu spesifikasi pekerjaan (job spesi-fication) yang lengkap dan benar (Flippo, 1990). Spesifikasi jabatan merupakan pernyataan-pernyataan tertulis yang menun-jukkan kualitas minimum pegawai yang diterima agar mampu menjalankan suatu jabatan dengan baik. Spesifikasi jabatan be-risi identifikasi jabatan, kondisi-kondisi pekerjaan suatu jaba-tan, dan kualifikasi-kualifikasi personalia (atau persyaratan-per-syaratan kerja) yang diperlukan bagi pegawai untuk melaksana-kan suatu pekerjaan dengan sukses (Handoko, 1986).
Dalam membahas Spesifikasi Jabatan terdapat lima kelompok yang menjelaskan syarat minimum dalam spesifikasi tugas la-zimnya yang meliputi:
1. Pendidikan dan pengalaman
2. Mental dan keadaan psikis umumnya
3. Keadaan jasmaniah, seperti: tinggi badan, kekuatan, indera dan umur
4. Kemampuan teknis atau keterampilan berdasarkan latihan sebelumnya, dan ketelitian dalam melayani alat mekanis
5. Tanggung jawab terhadap bahan, perlengkapan, warkat dan tanggung jawab pribadi.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat digambarkan spesifikasi pekerjaan pengelola kepegawaian daerah, yaitu Bagian Kepe-gawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah, yang dijelas-kan melalui spesifikasi pengetahuan dan spesifikasi keterampil-an yang harus dimiliki para pejabat pengelola kepegawaian daerah.

1. Spesifikasi Bagian Kepegawaian Daerah

No Spesifikasi Pengetahuan
Yang harus dimiliki Spesifikasi Keterampilan
Yang harus dimiliki
1 1. Mampu menyusun peraturan perundang-undangan
1. Menguasai teknis penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Menguasai/memahami Undang-undang Pemerintahan Daerah;
3. Menguasai/memahami Undang-undang Kepegawaian Nasional dan Daerah.
2

1. Mampu menyusun program Diklat

2. Mampu menilai kebutuhan Diklat pegawai
1. Menguasai manajemen SDM;
2. Menguasai metode-metode Diklat;
3. Menguasai teknik-teknik Diklat.

1. Menguasai pengetahuan tentang pengembangan SDM;
2. Menguasai teknik penilaian kebutuhan Diklat (Training Need Analysis).
3 1. Mampu melaksanakan pengadaan pegawai

2. Mampu menyiapkan bahan-bahan untuk pengadaan SDM

1. Menguasai manajemen SDM;
– Menguasai perencanaan SDM;
– Menguasai seleksi/rekrutmen SDM.
2. Menguasai penentuan kebutuhan pegawai;
– Menguasai penentuan job description;
– Menguasai work load analysis;
– Menguasai work force analysis.
4 1. Mampu menyiapkan dan melaksanakan mutasi pegawai
1. Menguasai bahan-bahan untuk mutasi;
2. Menguasai juklak dan juknis pelaksanaan mutasi.
5 1. Mampu menyelenggarakan dokumentasi dan tata naskah
1. Menguasai teknik-teknik dokumentasi;
2. Menguasai tata naskah atau kearsipan.
6 1. Mampu melaksanakan ketatausahaan
1. Menguasai administrasi kepegawaian atau perkantoran

2. Spesifikasi Pekerjaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

No Spesifikasi Pengetahuan
Yang harus dimiliki Spesifikasi Keterampilan
Yang harus dimiliki
1 1. Mampu melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan
1. Menguasai teknis penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Menguasai/memahami Undang-undang Pemerintahan Daerah;
3. Menguasai/memahami Undang-undang Kepegawaian Nasional dan Daerah;
4. Menguasai Analisis kebijakan publik:
– pembuatan kebijakan publik
– implementasi kebijakan publik
– evaluasi kebijakan publik.
2 1. Mampu menyusun program Diklat

2. Mampu menilai kebutuhan Diklat pegawai
1. Menguasai manajemen SDM;
2. Menguasai metode-metode Diklat;
3. Menguasai teknis-teknis Diklat.
1. Menguasai pengetahuan tentang pengembangan SDM;
2. Menguasai teknis penilaian kebutuhan Diklat (Training Need Analysis).
3 1. Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan teknis kepegawaian;
1. Menguasai pengetahuan tentang Prosedur Kerja/Operasional (SOP);
2. Menguasai kegiatan-kegiatan teknis kepegawaian.
4 1. Mampu melaksanakan penyiapan pengangkatan pegawai

2. Mampu melaksanakan kegiatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai
1. Menguasai manajemen SDM;
– Menguasai perencanaan SDM;
– Menguasai seleksi/rekrutmen SDM.
2. Menguasai penentuan kebutuhan pegawai;
– Menguasai penentuan job description;
– Mengauasi work load analysis;
– Menguasai work force analysis.
1. Menguasai/memahami Undang-undang dan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
2. Menguasai juklak dan juknis dari kegiatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai.
5 1. Mampu menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang kepegawaian
1. Menguasai pengetahuan administrasi negara/publik dan administrasi kepegawaian;
2. Menguasai pengetahuan tentang pelayanan umum (public service);
3. Menguasai strategi/teknik pelayanan umum.
6 1. Mampu menyelenggarakan kegiatan penyiapan dan penetapan pensiun pegawai
1. Menguasai pengetahuan tentang administrasi kepegawaian;
2. Menguasai juklak dan juknis dari kegiatan penyiapan dan penetapan pensiun.
7 1. Mampu melaksanakan kegiatan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai
1. Menguasai pengetahuan tentang manajemen SDM;
2. Menguasai peraturan perundang-undangan tentang sistem gaji pegawai;
8 1. Mampu menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai
1. Menguasai pengetahuan tentang administrasi Pemerintah Daerah;
2. Menguasai administrasi kepegawaian daerah.
9 1. Mampu menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah 1. Menguasai pengetahuan tentang Manajemen Sistem Informasi (MIS);
2. Menguasai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian daerah;
3. Memahami Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI);
10 1. Mampu menyelenggarakan kegiatan penyampaian informasi kepegawaian
1. Menguasai pengetahuan tentang Manajemen Sistem Informasi (MIS);
2. Memahami Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI);

C. ANALISIS
Analisis lanjutan ini dapat berupa: analisis pengetahuan, analisis tugas-tugas, analisis keterampilan-keterampilan dan analisis kegagalan-kegagalan.Pada pengkajian ini, analisis lanjutan lebih dititikberatkan pada analisis pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh para pengelola kepegawaian di daerah, baik pada Badan Kepegawaian Daerah maupun Bagian Kepegawaian Daerah.
Berdasarkan tugas dan fungsi instansi pengelola kepegawaian daerah, maka untuk mendukung kemudahan dan kelancaran pe-laksanaannya dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan antara lain:
1. Manajemen
Bidang ilmu pengetahuan Manajemen ini mencakup: Peren-canaan, Pengorganisasian, Penyusunan Personalia, Penga-rahan dan Pengawasan (T. Hani Handoko, 1986).

a. Perencanaan; yang mencakup:
1) Pemilihan/penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi
2) Kebijaksanaan, program, proyek, prosedur, sistem, metode, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (organisasi)

b. Pengorganisasian; yang mencakup :
1) Pemilihan/penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, program, proyek, prosedur, sistem, metode, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (organisasi)
2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan
3) Penugasan tanggung jawab tertentu
4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya
c. Penyusunan Personalia; yang mencakup :
1) Penarikan (recruitment)
2) Latihan dan pengembangan
3) Penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan pro-duktif

d Pengarahan; yang mencakup :
1) Penugasan pegawai untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan

e Pengawasan; yang mencakup :
1) Penetapan standar pelaksanaan
2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar
2. Administrasi Kepegawaian
Bidang ilmu pengetahuan Administrasi Kepegawaian ini mencakup: Staffing, Pembinaan, Hubungan Kepegawaian, Latihan/Pengembangan, Kompensasi, Komunikasi Kepegawaian, Organisasi, Administrasi, Kebijaksanaan Kepegawai-an dan pelaksanaannya dan Tinjauan, Perhitungan, Penelitian (Dale Yoder, 1975).

a. Staffing; yang mencakup :
1) Penyaringan
2) Interview
3) Pengangkatan
4) Analisis Pekerjaan
5) Uraian Pekerjaan
6) Promosi
7) Mutasi
8) Perluasan Pekerjaan

b. Pembinaan; yang mencakup :
1) Bimbingan
2) Penilaian Kepegawaian
3) Inventarisasi
4) Kontrol Pemindahan
5) Pelayanan Kesehatan
6) Pencegahan Kecelakaan
7) Kesejahteraan Pegawai

c. Hubungan Kepegawaian; yang mencakup :
1) Hubungan dengan Organisasi lain
2) Hubungan Serikat/Korp Pegawai dengan organisasi
3) Perundingan
4) Kontrak Kerja
5) Keluhan-keluhan Pegawai
6) Perwasitan jika terjadi perselisihan

d. Latihan/Pengembangan; yang mencakup :
1) Job Training
2) Latihan Kepemimpinan
3) Pengembangan Kepemimpinan
4) Latihan Khusus atau latihan kerja sebelum menempati posisi jabatan

e. Kompensasi; yang mencakup :
1) Gaji dan Upah
2) Tunjangan
3) Bonus
4) Pembagian Keuntungan/Laba
5) Hadiah-hadiah

f. Komunikasi Kepegawaian; yang mencakup :
1) Buku Petunjuk
2) Saluran Komunikasi
3) Pengendalian Gosip
4) Keluhan Pegawai
5) Pengharapan-pengharapan Pegawai

g. Organisasi; yang mencakup :
1) Penyusunan Struktur Organisasi
2) Penggunaan Saluran Organisasi Formal dan Informal
3) Mengatasi akibat yang ditimbulkan dari perubahan organisasi

h. Administrasi; yang mencakup :
1) Penjelasan dan penafsiran mengenai otoritas
2) Konsultasi
3) Partisipasi
4) Gaya Kepemimpinan
i. Kebijaksanaan Kepegawaian dan pelaksanaannya; yang mencakup :
1) Penentuan Tujuan
2) Kebijaksanaan
3) Strategi
4) Perencanaan Kebutuhan Tenaga/Pegawai
j. Tinjauan, Perhitungan dan Penelitian
1) Program Laporan dan Pencatatan
2) Evaluasi Kebijaksanaan dan Program
3) Pengujian Teori
4) Inovasi
5) Percobaan
6) Analisis Biaya dan Manfaat.

3. Kebijakan Publik
Bidang ilmu pengetahuan Kebijakan Publik ini mencakup: Proses-proses Kegiatan dalam Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan Publik (William Dunn, 1994, 1991)
a. Proses-proses Kegiatan dalam Kebijakan Publik; yang mencakup :
1) Proses Pengkajian Kebijakan,
2) Proses Pembuatan Kebijakan,
3) Proses Komunikasi Kebijakan.
b. Analisis Kebijakan Publik; yang mencakup :
1) Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan
c. Evaluasi Kebijakan Publik; yang mencakup :
1) Evaluasi dalam Analisis Kebijakan,
2) Pendekatan terhadap Evaluasi,
3) Metode-metode untuk Evaluasi.

4. Perundang-undangan
Bidang pengetahuan Perundang-undangan, terutama di bidang kepegawaian, yang perlu dipahami mencakup: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres dan Peraturan Daerah.
a. Undang-Undang; antara lain :
1) UU Nomor: 43 Tahun 1999,
2) UU Nomor: 22 Tahun 1999.
b. Peraturan Pemerintah; antara lain :
1) PP Nomor: 159 Tahun 1999.
c. Keppres dan sebagainya; antara lain :
1) Keppres tentang Kepegawaian,
2) Peraturan Daerah.
Dari bidang-bidang pengetahuan yang merupakan spesifikasi pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pengelola kepegawaian daerah, maka disesuaikan dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Negara dapat dirangkum jenis-jenis pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian seperti tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 4.1
Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian

NO JENIS DIKLAT
1 2
A DIKLAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN
1 Manajemen Pemerintahan
2 Reformasi dan Desentralisasi Administrasi Publik
3 Hukum dan Perundang-undangan
4 Reformasi Pemerintahan (Reinventing Government)
5 Orientasi Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)
6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

B DIKLAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
1 Manajemen Sumber Daya Aparatur
2 Manajemen Penyelesaian Pelanggaraan Disiplin PNS
3 Manajemen Purna Karya (Pensiun)
4 Teknik Penyusunan Program
5 Teknik Pembinaan Aparatur
6 Teknik Manajemen Kebijakan Publik
7 Teknik Manajemen Kepegawaian
8 Teknik Kepegawaian Tingkat Dasar
9 Teknik Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah
10 Orientasi Kebijakan Kepegawaian
11 Orientasi Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat
12 Orientasi Teknik Penyusunan Proposal/Term of Reference (TOR)
13 Analisis Jabatan Mandiri
14 Tata Naskah Dinas
15 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)
16 Dasar-dasar Penelitian
17 Bahasa Inggris

C DIKLAT FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
1 Pengelolaan Informasi Kepegawaian (PIK)
2 Orientasi Pengolahan Data (Kepegawaian)
3 Fungsional Analis Kepegawaian (FAK)
4 Fungsional Analis Ahli Kebijakan
5 Orientasi Pemantapan Jabatan Fungsional
6 Sertifikasi Jabatan Fungsional Peneliti
7 Sertifikasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
8 Sertifikasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Sumber: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Negara, 2002.

Dari jenis-jenis pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian yang diuraikan di atas, maka dapat diberikan penjelasan dari masing-masing Pendidikan dan Pelatihan secara garis besar sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan
a. Manajemen Pemerintahan
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari asas-asas pengelolaan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan nasional.
b. Reformasi dan Desentralisasi Administrasi Publik
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari pembaharuan/reformasi kebijakan dalam bidang admi-nistrasi publik/negara serta kebijakan desentralisasi dalam pelaksanaan administrasi publik.
c. Hukum dan Perundang-undangan
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari kebijakan-kebijakan negara dalam bentuk hukum dan perundang-undangan atau peraturan-peraturan, khususnya di bidang kepegawaian.
d. Reformasi Pemerintahan (Reinventing Government)
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari pembaharuan/reformasi pada bidang aparatur pemerintah (birokrasi) menurut asas-asas yang dikembangkan oleh David Osborne tentang “Mewirausahakan Pemerintah”.
e. Orientasi Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari upaya-upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan mengkaitkan pada karakteristik-karakteristik yang dimiliki bangsa (kepribadian bangsa).
f. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya, termasuk indikator-indikator keberhasilan dari program yang dilaksanakan-nya.

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kepegawaian
a. Manajemen Sumber Daya Manusia
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari asas-asas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
b. Manajemen Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari pengelolaan yang menjelaskan bagaimana cara-cara atau bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh PNS.
c. Manajemen Purna Karya
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari pembekalan pengetahuan dan keterampilan terhadap PNS dalam menghadapi masa-masa purna karya (pensiun).
d. Teknis Penyusunan Program
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari metode-metode atau teknis-teknis dalam kerangka penyu-sunan program sampai dengan pada pelaksanaan kegiatan dan proyeknya, baik yang bersifat rutin maupun pem-bangunan.
e. Teknis Pembinaan Aparatur
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari metode-metode atau teknis-teknis dalam upaya pengem-bangan dan pembinaan aparatur negara (PNS), termasuk menyangkut kesejahteraan pegawai.
f. Teknis Manajemen Kebijakan Publik
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari metode-metode atau teknis-teknis dalam pembuatan atau formulasi kebijakan-kebijakan publik.
g. Teknis Manajemen Kepegawaian
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari asas-asas dalam pengelolaan atau manajemen kepega-waian nasional (secara makro).
h. Teknis Kepegawaian Tingkat Dasar
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari dasar-dasar teknis dalam pengelolaan di bidang kepega-waian.
i. Orientasi Kebijakan Kepegawaian
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari upaya-upaya dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pa-da bidang kepegawaian.
j. Analisis Jabatan Mandiri
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari upaya-upaya mendeskripsikan secara jelas tentang Des-kripsi Pekerjaan (Job Description) dan Spesifikasi Peker-jaan (Job Spesification) dari PNS.
k. Tata Naskah Dinas
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari metode-metode atau teknis-teknis dalam upaya melakukan pengelolaan tata naskah (kearsipan) di bidang kepegawai-an.
l. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari metode-metode atau teknis-teknis pembekalan dalam ke-rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran PNS.
m. Teknis Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari teknis-teknis atau cara-cara dalam kerangka pembuatan atau perumusan kebijakan yang berupa Peraturan Daerah, khususnya tentang kepegawaian daerah.
n. Orientasi Teknis Penyusunan Proposal/Term of Reference (TOR)
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari teknis-teknis atau cara-cara dalam menyusun atau mem-buat proposal atau Term of Reference (TOR) untuk pro-gram-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksa-nakan.
o. Orientasi Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari teknis-teknis atau cara-cara dalam penilaian serta penen-tuan kebutuhan diklat bagi pegawai, khususnya PNS.
p. Dasar-dasar Penelitian
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari dasar-dasar teknis dalam penyusunan atau pembuatan serta pelaksanaan suatu penelitian.
q. Bahasa Inggris
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi penunjang kemampuan dan keahlian dalam berbahasa Inggris bagi pegawai-pegawai.
3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kepegawaian
a. Pengelolaan Informasi Kepegawaian (PIK)
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan dalam kerangka pengelolaan informasi-informasi atau data-data yang berkaitan dengan di bidang kepegawaian.
b. Orientasi Pengolahan Data (Kepegawaian)
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan dalam kerangka pengolahan data-data kepegawaian, baik yang bersifat manual atau-pun komputerisasi.
c. Fungsional Analisis Kepegawaian (FAK)
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan penunjang kemampuan dan keahlian pegawai sebagai analis kepegawaian.
d. Fungsional Analis Ahli Kebijakan
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan penunjang kemampuan dan keahlian pegawai sebagai analis ahli kebijakan.
e. Orientasi Pemantapan Jabatan Fungsional
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan yang berkaitan dengan peman-tapan kepada pegawai-pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dimiliki.
f. Sertifikasi Jabatan Fungsional Peneliti
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan untuk pemantapan dan pene-tapan atas jabatan fungsional Peneliti.
g. Sertifikasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan untuk pemantapan dan pene-tapan atas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perun-dang-undangan.
h. Sertifikasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Adalah jenis pendidikan dan pelatihan yang mempelajari materi-materi kekhususan untuk pemantapan dan pene-tapan atas jabatan fungsional Pranata Komputer.

Tujuan pemberian pendidikan dan pelatihan
Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan :
1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air;
1. Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
2. Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis Diklat PNS. Salah satu jenis Diklat adalah Diklat Prajabatan (Gol. I, II atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS sesuai golongan tersebut diatas. Diklat Prajabatan dimaksud dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Tujuan
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Diklat Prajabatan Golongan (I, II, dan III) bertujuan :
1. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
4. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
• Sasaran
Sasaran Diklat Prajabatan (Gol. I, II dan III) adalah terwujud PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS.

Pos ini dipublikasikan di informatika, kesehatan, komunikasi, matematika, pendidikan, sosial, spiritual. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s