ROGRAM PEMBINAAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

BAB. I  PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal dikenal istilah Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah merupakan Tenaga Kependidikan menurut UU tersebut.

Masih dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 39 dan 41 dijelaskan bahwa Tenaga Kependidikan memilik tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan untuk menjamin penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu  pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan.

Peran dan fungsi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah merupakan jabatan strategis dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Peran-peran kepala sekolah sebagai seorang  educator, leader, manajer, administrator, climate maker,   supervisor, entrepreneur, instructional leader, program facilitator, community facilitator, visionary, dan problem solver menjadikan jabatan tersebut sangat berperan dalam menjamin mutu satuan pendidikan.

Disisi lain peran pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian pengawas sekolah berfungsi sebagai penjamin terwujudnya proses pembelajaran di sekolah yang menjadi tanggungjawabnya yang dijelaskan dalam Kepmenpan No 118 Tahun 1996 pasal 4 bahwa tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan bidang kepengawasannya.

Disamping itu amanat undang-undang sistem pendidikan nasional mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Dengan dasar pertimbangan tersebut pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah menyusun rancangan pembinaan profesionalisme kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai upaya mewujudkan proses pendidikan nasional yang bermutu pada setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah.

  1. TUJUAN

Program pengembangan profesionalisme kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai jabatan strategis dalam mewujudkan tenaga kependidikan yang professional dan bermartabat, melalui:

    1. peningkatan dan pemeliharaan kompetensi professionalnya agar dapat mengelola satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang bermutu dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
    2. peningkatan peran dan fungsinya dalam menjamin terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan lokal/daerah, nasional maupun internasional.

 

 

  1. SASARAN

Sasaran program pembinaan profesionalisme kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah seluruh kepala sekolah pada jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menangah, dan seluruh pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan bidang kepengawasannya. Tabel 1 menunjukkan jumlah tenaga kependidikan (termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah:.

 

Tabel 1: Sasaran pemenuhan tenaga kependidikan.

 

BAB. II KONSEP PEMBINAAN PROFESIONALISME

  1. KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep pembinaan profesionalisme Tenaga Kependidikan (termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah) dengan melalui 4 kegiatan pokok, pertama melalui penyusunan regulasi sebagai payung operasional yang mampu memberikan arah pembinaan profesionalisme tenaga kependidikan, kedua penyusunan standarisasi kompetensi tenaga kependidikan sebagai acuan peningkatan kompetensi profesionalisme maupun sertifikasi dalam rangka menjamin mutu tenaga kepndidikan, ketiga melalui advokasi yang dimaksudkan adalah pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan formal, dan yang keempat memberikan subsidi atau blockgrant kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan menengah baik pendidikan formal maupun non formal.

Keempat pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam:

a.          menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.

b.          mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan

c.          memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

 

Berikut diagram 1 yang menunjukkan kerangka pembinaan profesionalisme tenaga kependidikan.

 

Diagram 1: Kerangka penngembangan tenaga kependidikan.

 

 

 

 

 

Jabatan kepala sekolah adalah seorang guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah, oleh karena itu masih memiliki kewajiban jam mengajar tatap muka minimal 6 jam pelajaran. Menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 38 seorang guru dapat menjadi kepala sekolah, harus memenuhi kriteria yang meliputi:

a.      Berstatus sebagai guru;

b.      Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c.      Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan

d.      Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Demikian juga sebagai seorang pengawas sekolah yang bertugas melakukan pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan sesuai dengan bidang kepengawasannya. Seperti kepala sekolah dipersyaratkan juga seorang dapat menjadi pengawas sekolah harus memenuhi kriteria PP No. 19/2005 pasal 39:

a.      Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;

b.      memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;

c.      lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

 

  1. JARINGAN KERJA

Jaringan kerja kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah ada perlu dikembangkan secara optimal melalui organisasi KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS bersama bersama lembaga/organisasi lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Jaringan kerja akan sangat penting karena melalui jaringan kerja yang semakin luas kemampuan para kepala sekolah maupun pengawas sekolah akan mampu menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi serta seni dan budaya yang akan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu peranan media teknologi informasi akan semakin dibutuhkan dalam rangka membangun jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.

Diagram dibawah menunjukkan pengembangan jaringan yang semakin luas, dengan difasilitasi oleh Ditjen PMPTK, P4TK dan LPMP sebagai motor penggerak jaringan kerja.

Diagram 2: Berkembangnya jaringan kerja dengan Ditjen PMPTK sebagai motivator.

 

 

BAB. III STRATEGI PELAKSANAAN

  1. RANCANGAN SASARAN PEMBINAAN

Kegiatan pembinaan profesionalisme kepala sekolah dan pengawas sekolah seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan melalui empat strategi, rancangan kegiatan pembinaaan dirinci dalam tiga kegiatan besar, yaitu:

    1. Pengadaan dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Kependidikan pada pendidikan dasar dan menengah:

a.    Pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan, perencanaan rekrutmen dan seleksi,

b.    Penempatan dengan peyebaran secara proporcional.

    1. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan:

a.    Peningakatn kompetensi,

b.    Peningkatan kualifikasi,

c.     Sertifikasi kompetensi.

d.    Pengembangan mutu Tendik bertaraf Internasional.

e.    Pengembangan “Capacity Building”.

    1. Penghargaan dan Perlindungan Profesi Tenaga Kependidikan;

a.    Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan,

b.    Penghargaan atas kinerjanya,

c.     Pengembangan karir, dan

d.    Perlindungan profesi (hukum, kesejahteraan, pelaksanaan tugas dan lain-lain)

 

  1. PENGEMBANGAN  PROGRAM

Disamping program-program yang dijelaskan sebelumnya, pembinaan kompetensi tenaga kependidikan yang profesionalisme dan bermartabat, telah dilakukan melalui program kemitraan Kepala Sekolah yang diawali antara sekolah di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara kedua kawasan, serta membantu pengembangan sekolah yang berada di kawasan timur.

Kegiatan tersebut telah berjalan sampai 5 angkatan dan akan bergulir terus sampai mencapai kemitraan kepala sekolah pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan strategi kemitraan kepala sekolah antar daerah tertinggal dan daerah maju tersebut diharapkan memiliki dampak ganda, yaitu melalui kepala sekolah yang telah mengikuti program kemitraan akan berimbas pada sekolah yang berada di daerahnya dengan memberikan kesempatan kepada sekolah disekitarnya melakukan benchmark pada program-program yang dibutuhkan.

Diagram 3 menunjukkan daerah-daerah yang telah terjangkau dengan program kemitraan antar kepala sekolah.

 

Diagram 3: Penyebaran daerah yang telah mengikuti program kemitraan

Jumlah : 165 Kab

440 SMA/SMK

Angkatan 4

Angkatan 3

Angkatan 2

Angkatan 1

 

Program pembinaan pengawas sekolah melalui pemberdayaan peran dan fungsinya sesuai dengan bidang kepengawasannya Ditjen PMPTK melalui program penjaminan mutu pendidikan oleh LPMP di propinsi masing telah diberikan insnetif kepada para pengawas sekolah dan subsidi operasional pengawas dalam pelaksanaan tugas yang menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu. Sebagai sasaran jumlah pengawas yang mendapat insentif maupun subsidi operasional kepengawas sebanyak 21. 627 orang pengawas yang tersebar di 33 propinsi. Disamping itu juga diberikan blockgrant kepada kelompok-kelompok KKPS dan MKPS yang masih terbatas di setiap kabupaten/kota.

 

BAB. IV PENUTUP

Program pembinaan profesionalisme kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan kegiatan unggulan Ditjen PMPTK dalam kurun waktu jangka menengah, karena disadari sepenuhnya peran dan fungsi kepala sekolah dan pengawas sekolah sangat strategis dan berdasarkan studi emperis ternyata kehadiran kepala sekolah dalam satuan pendidikan sangat menentukan mutu satuan pendidikan tersebut.

Disisi lain keberadaan pengawas sekolah belum secara optimal diberdayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam perannya sebagai penjaminan mutu proses pembelajaran dengan mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan supervisi kegiatan belajar mengajar di sekolah, bimbingan metodologi pembelajaran dan lain-lain. Keberadaa pengawas sekolah di daerah sangat relevan dengan tugas dan peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap propinsi.

Dengan demikian kepala sekolah mapun pengawas sekolah masih sangat terbuka untuk membangun kerja sama dengan semua pihak. Semoga program pembinaan kepala sekolah dan pengawas sekolah secara bertahap dan pasti mampu mewujudkan system pendidikan yang bermutu sesuai tuntutan standar nasional pendidikan.

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di pendidikan, spiritual, teknologi. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s