PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS)

TAHUN 2000 – 2004

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

 

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi International Educational Achievement (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta-didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Sementara itu, penyebaran sumber daya manusia penelitian dengan berbagai macam dan tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.  Selain itu,  masih dirasakan kurangnya budaya berpikir kritis, penghargaan karya cipta (HAKI) yang belum memadai, kurang efektifnya sistem kelembagaan dan perangkat perundang-undangan serta sertifikasi profesi ilmiah.

 

Berbagai permasalahan tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pendidikan yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999-2004.

 

 

 

 

 

 

 

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut GBHN 1999-2004 adalah:

1.    Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

2.    Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

3.    Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

4.    Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5.    Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.

6.    Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7.    Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

8.    Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1.   Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

Program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah dengan kualitas yang memadai; dan (4) terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat (school/community based management).

Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI dan SLTP-MTs; (2) terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakunkan (accountable), serta mendorong partisipasi masyarakat; serta (3) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat (school/community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di seluruh SD dan MI serta SLTP dan MTs.

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah (1) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di SD dan MI serta pembangunan dan meningkatkan sarana dan prasarana di SLTP dan MTs, termasuk sarana olahraga; (2) memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas; (3) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan), seperti SD dan MI kecil satu guru, guru kunjung/sistem tutorial, SD Pamong, SD-MI terpadu, kelas jauh, serta SLTP-MTs terbuka (4) melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai; (5) memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional; dan (6) melakukan pemerataan jangkauan pendidikan prasekolah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyediakan lembaga penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak yang bermutu, serta memberikan kemudahan, bantuan, dan penghargaan oleh pemerintah.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah adalah (1) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya agar dapat meningkatkan kualitas, citra, wibawa, harkat, dan martabat; (2) menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar, sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik, menunjang peningkatan penguasaan ilmu-ilmu dasar serta keimanan, ketakwaan dan kepribadian yang berakhlak mulia; (3) meningkatkan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan: buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), IPA, dan matematika, perpustakaan, laboratorium, serta ruang lain yang diperlukan; (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar-mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan; dan (5) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Kegiatan pokok dalam upaya memperbaiki manajemen pendidikan dasar dan prasekolah adalah (1) melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan Komite Sekolah dengan mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah; (2) mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana; (4) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat baik antarlembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan; (5) memberdayakan personel dan lembaga, antara lain, melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan; (6) meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan; dan (7) merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  Program Pendidikan Menengah

Program pembinaan pendidikan menengah yang mencakup Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) ditujukan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, dan MA bagi seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah dan masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan;  (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia, (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik, (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, (7) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan, (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan, dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan menengah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA; (2) meningkatnya daya tampung termasuk untuk lulusan SLTP dan MTs sebagai hasil penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak 5,6 juta siswa; (3) mewujudkan organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakunkan (accountable), serta mendorong partisipasi masyarakat; dan (4) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat (school/community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan menengah adalah (1) membangun sekolah dengan prasarana yang memadai, termasuk sarana olahraga, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, potensi daerah, pemetaan sekolah, kondisi geografis, serta  memperhatikan keberadaan sekolah swasta; (2) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung yaitu masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan; (3) memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional; dan (4) memberikan subsidi untuk sekolah swasta, yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah, seperti dalam bentuk imbal swadaya dan bentuk bantuan lainnya.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah adalah (1) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, antara lain melalui pemberian akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang tertentu yang ditinjau dan dievaluasi secara periodik, serta penyempurnaan sistem angka kredit untuk peningkatan karier guru;    (2) menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender sesuai dengan kapasitas peserta didik, serta menekankan perlunya peningkatan keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, kesehatan jasmani, kepribadian yang berakhlak mulia, beretos kerja, memahami hak dan kewajiban, serta meningkatkan penguasaan ilmu-ilmu dasar (matematika, sains dan teknologi, bahasa dan sastra, ilmu sosial, dan bahasa Inggris); (3) meningkatkan standar mutu nasional secara bertahap agar lulusan pendidikan menengah mampu bersaing dengan lulusan pendidikan menengah di negara-negara lain; (4) menerapkan kurikulum berbasis kompetensi pada sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi tuntutan persyaratan tenaga kerja; (5) mengembangkan lomba karya ilmiah dan sejenisnya yang disesuaikan dengan standar yang dipakai di dunia pendidikan internasional; (6) melakukan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah, khususnya pendidikan menengah kejuruan dalam mengembangkan perencanaan, pengembangan materi pelajaran, implementasi kegiatan, dan penilaian program pengajaran; (7) mengembangkan program-program keterampilan/kejuruan pada SMU dan MA yang sesuai dengan lingkungan setempat atau tuntutan dunia kerja setempat agar para lulusan SMU dan MA yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja; (8) meningkatkan pengadaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku dan alat peraga, perpustakaan, dan laboratorium bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta secara bertahap; (9) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan; dan (10) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sehingga peran dan tanggung jawab sekolah-sekolah, pemerintah daerah termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan manajemen pendidikan menengah adalah (1) melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan antara lain dengan pembentukan dan peningkatan peranan Komite Sekolah meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah; (2) mengembangkan manajemen berbasis sekolah (school based management) untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang serasi dalam pembinaan pendidikan menengah; (4) mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta; (5) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat antar lembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan; (6) memberdayakan personel dan lembaga antara lain dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan; (7) meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan, yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan; dan (8) merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan
Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu hasil penelitian; (2) meningkatkan kualitas peneliti; (3) meningkatkan kompetensi lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) publik searah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, serta perkembangan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) membentuk iklim yang kondusif bagi terbentuknya sumber daya litbang.

Sasaran yang akan dicapai adalah mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa untuk memecahkan berbagai masalah pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membina kreativitas pengembangan program penelitian; (2) mengembangkan riset-riset pembinaan dan unggulan; (3) memanfaatkan hasil litbang dalam peningkatan kualitas layanan masyarakat; (4) mengembangkan jaringan kerjasama riset, termasuk dengan lembaga penelitian internasional untuk mengembangkan produk-produk unggulan; (5) mengembangkan dan memantapkan pusat-pusat unggulan di berbagai lembaga universitas dan riset; (6) mengembangkan kajian-kajian sosial budaya sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah; (7) melindungi produk litbang dalam HAKI dan deregulasi agar pendapatan lebih dapat dimanfaatkan oleh individu dan lembaga penemu; (8) membina organisasi profesi ilmiah untuk melakukan sertifikasi dan akreditasi profesional sesuai dengan standar internasional; (9) memberdayakan lembaga-lembaga ilmiah dan masyarakat dalam pemberian penghargaan inovasi ilmiah; dan (10) mengembangkan pranata iptek di daerah, baik dari sisi program maupun kelembagaannya, sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya daerah.

 

7. Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan teknologi lembaga-lembaga litbang, Metrology, Standardization, Testing and Quality (MSTQ), yang ditekankan untuk mendukung daya saing dunia usaha dan mendorong pelaksanaan litbang di dan oleh dunia usaha.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kemandirian pelayanan teknologi dan keunggulan inovasi teknologi bangsa sendiri agar dapat meningkatkan daya saing dunia usaha dan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan agenda riset lembaga litbang dengan pengguna iptek; (2) menata sistem kelembagaan, legal, fiskal, dan finansial untuk memudahkan sebaran kemanfaatan iptek, bagi dunia usaha; (3) menyusun peraturan perundang-undangan untuk memberikan keleluasaan lembaga litbang dalam mengelola penerimaan dana hasil penelitian dan pelayanan teknologi; (4) mengembangkan iklim riset dan evaluasi kinerja melalui mekanisme seleksi terbuka; (5) mengembangkan sistem MSTQ melalui peningkatan standar mutu luaran iptek; (6) mengembangkan asistensi teknis kepada usaha kecil, menengah, koperasi, dan wirausaha tradisional; dan (7) memperluas kemitraan riset, termasuk menyederhanakan proses kemitraan, untuk meningkatkan keefektifan dan keleluasan dalam berhubungan dengan dunia usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

PADA PELANTIKAN
ANGGGOTA KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KNAPPP)

Assalamu’alaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan hadir bersama untuk mengikuti acara Pelantikan Anggota Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP).
Guna lebih memahami makna dari KNAPPP, saya jelaskan latar belakang yang melandasinya, yaitu kenyataan di Indonesia kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah maupun swasta dengan bidang dan metode pelaksanaan penelitian dan pengembangan berjalan berdasarkan kebijakan masing-masing pimpinan instansinya, tanpa ada tolok ukur baku yang dapat digunakan untuk evaluasi.

Karena begitu banyaknya bidang penelitian dan pengembangan Iptek, maka diperlukan standard operational procedure (SOP) yang benar dan sesuai core competency guna menajamkan koordinasi pemantauan mutu dan efisiensi.

KNAPPP ini diharapkan membantu Kementerian Ristek dalam pelaksanaan pengawasan mutu efisiensi seluruh Litbang yang ada di Indonesia, melalui pelaksanan system akreditasi sebagai dasar penilaian terhadap mutu penelitian dan pengembangan dan jangkauan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan yang merupakan kompetensi masing-masing pranata litbang. Pada gilirannya hasil ini dapat dimanfaatkan oleh KNAPPP untuk lebih meningkatkan jumlah pranata litbang yang terakreditasi dan diakui di dunia internasional.

Atas dasar pemahaman tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No.91/M/Kep/XII/2001 tentang Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan tanggal 31 Desember 2001, yang telah dibacakan tadi, maka saya selaku Menteri Riset dan Teknologi, pada hari ini: Kamis, tanggal:11 Juli 2002 dengan resmi menyatakan Saudara-saudara sekalian yang tadi disebutkan namanya ditetapkan sebagai Anggota Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan.

Pada kesempatan kita bertemu ini, saya mohon agar Saudara mempelajari dengan sungguh-sungguh maksud dan tujuan dari didirikannya KNAPPP yang senafas dengan pentingnya sistem iptek yang tersebut pada Undang-Undang Sisnas Litbang Iptek yang telah disahkan pada tanggal 8 Juli 2002.

Hal ini penting mengingat kelembagaan iptek ini merupakan lembaga baru dan belum dikenal oleh manajer-manajer lembaga litbang, meskipun pada tahun 2001 telah diupayakan sosialisasi pada beberapa kota.
Perlu pula diketahui bahwa KNAPPP adalah lembaga independen, hal ini bisa dilihat dari komposisi profesi anggotanya yaitu Birokrat 15%. Perwakilan dari Kelompok Profesi 48%, Perwakilan dari Dunia Industri 20% dan Perwakilan lainnya 17%. Memang, saat ini KNAPPP dibentuk dan operaaasionalisasinya masih dalam pembinaan kami selaku Menristek. Namun, dimasa mendatang KNAPPP ini akan menjadi milik publik sesuai makna akreditasi.

Terkait hal tersebut, kinerja KNAPPP harus betul-betul profesional, sehingga keberadaan lembaga ini diakui, tidak saja di dalam negeri tetapi juga diluar negeri. Dengan demikian, walaupun akreditasi oleh KNAPPP ini bersifat sukarela, para manajer lembaga litbang diharapkan akan datang ke KNAPPP ini untuk meminta akreditasi. Hal ini karena para”stakeholder” lembaga litbang mereka memandang perlu untuk hanya bekerjasama dengan lembaga litbang yang telah terakreditasi oleh KNAPPP.

Perlu saya sampaikan juga, bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat telah diberikan tanggapan positif dan dukungan sepenuhnya atas keberadaan KNAPPP di Indonesia. Berdasarkan realitas tersebut, telah menambah keyakinan saya bahwa KNAPPP akan dapat membina kemampuan pranata litbang nasional, sehingga mampu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil litbang, yang pada gilirannya akan menunjang akselerasi pembangunan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Akhirul kata, saya mengucapkan selamat bekerja pada seluruh anggota dan elemen KNAPPP yang membantu dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kinerja pranata penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan swasta, di Indonesia;

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

 

 

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Ir. M. Hatta Rajasa

Apakah akreditasi pranata penelitian dan pengembangan itu ?

Akreditasi pranata penelitian dan pengembangan adalah pengakuan terhadap suatu pranata penelitian dan pengembangan, atas kemampuan pranata penelitian dan pengembangan bersangkutan yang menyangkut melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan misinya dalam relung pembangunan, mutu keluaran karyanya, serta keefisienan kerjanya.

Mengapa diperlukan dan siapa yang memerlukan ekreditasi pranata penelitian dan pengembangan ?

Salah satu tugas Kementerian Riset dan Teknologi (pemerintah) adalah melakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan litbang secara nasional untuk memacu kemajuan penguasaan iptek Indonesia. Untuk menunjang kegiatan koordinasi ini diperlukan adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan mutu pranata litbang. Akreditasi oleh KNAPPP diharapkan dapat membantu tugas KRT (pemerintah) tersebut diatas.

Hasil akreditasi pranata litbang ini diharapkan dapat membantu KRT dalam:

  • Melakukan pembinaan pranata litbang dan koordinasi kegiatan litbang.
  • Memberikan kemudahan bagi pranata untuk memperoleh bantuan LN.

Disamping itu hasil akreditasi ini dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders untuk menilai kinerja pranata litbang untuk berbagai keperluannya.

Siapa yang melaksanakan akreditasi pranata litbang ?

Akreditasi pranata litbang dilaksanakan oleh sebuah komisi yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat tidak membeda-bedakan.

 

 

 

 

Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

  • Evaluasi pelaksanaan kurikulum
  • Penelitian dan pengembangan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu
  • Pengembangan inovasi untuk menciptakan metode pembelajaran dan peralatan peraga pendidikan sesuai dengan perkembangan IPTEK, budaya dan seni
  • Pengembangan standar kelulusan peserta dan lembaga pendidikan
  • Peningkatan kualitas lembaga litbang dan tenaga peneliti pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: Sandra Loesi. (Analis Pemasaran.)

Rasanya tidak habis-habisnya. Selalu saja ada topik pembicaraan mengenai kondisi guru dan pendidikan di negeri ini.

Selalu ada motif saling menyalahkan, selalu ada kekurangan. Kadang ada komentar berlebihan, pun kadang yang berkomentar bukanlah praktisi yang profesional. Sehingga yang selalu muncul ke permukaan untuk menjadi wacana Head Line di surat kabar hanya dua kata dasar, yaitu Guru dan atau Pendidikan.

Mengapa tidak dicoba, untuk melakukan sesuatu yang lebih kreatif, lebih semangat, dengan prinsip ingin berubah demi kebaikan. Kalau bukan sekarang kapan lagi?… Bicara memang mudah, tak semudah pelaku mengerjakannya. Namun apakah pelaku tahu yang dikerjakannya akan benar jika tidak dicoba? Percuma ada litbang, percuma ada survai, percuma dibuat kajian jika rencana pelaksanaan selalu tidak sesuai karena motif kepentingan individu dan instansi yang belum sinergi di departemen terkait.

Marilah kita mencoba berfikir besar, karena berfikir sempit hanya mempersempit ruang gerak kita sendiri. Mengapa tidak mencoba bersinergi dengan yang lain, mencoba berdiskusi terbuka, mencoba menerima pandangan orang lain dengan pikiran positif disertai keinginan untuk maju.

Dalam pandangan penulis, program kegiatan belajar mengajar yang lebih baik sudah disadari oleh pihak sekolah swasta. Memang tidak mutlak demikian, masih beberapa saja. Tak berbeda dengan sekolah-sekolah negeri, kemudian kita sebut dengan sekolah negeri unggulan. Bukan kita semua tidak tahu, bukan kita semua tidak peka. Namun lihatlah, yang tahu dan peka dan mau berubah hanya mereka yang kebetulan dapat melaksanakannya lewat pintu-pintu sekolah swasta atau sekolah negeri unggulan tadi. Sehingga wajah sekolah-sekolah tersebut menjadi bagus dan nilai (rating) mereka naik. Adapun kemudian dengan nilai besar tadi, seolah-olah adalah wajar mereka kaitkan dengan pengenaan biaya yang besar juga bagi masyarakat yang ingin mengecap pendidikan berkualitas baik tersebut.

Sebaiknya kita mulai sekarang melakukan sesuatu. Coba kita buat progam kerja dengan berkonsep pada KBM yang lebih bermutu, yang real, yang sesuai dengan kultur anak-anak sekolah kita saat ini. Mudahnya mungkin mencontoh sebagian program dan konsep KBM Sekolah Internasional yang sudah ada. Jadi kita batasi dengan cara mengajar, sebagai prioritas awal.

Contoh program kerja untuk bisa dimanfaatkan oleh Tim Litbang:

  • Buatkan program Teaching Skill (yang kita cuplik dari Selling Skill.)
  • Buatkan Tema Pengajaran yang smart seperti yang identik dengan permainan.
  • Siapkan Materi Pengajaran yang mendukung seperti Poster/Gambar, Flash Card, atau dengan sistem menarik lainnya.
  • Siapkan Standard Performance bagi guru untuk tampilan mereka agar menarik.
  • Ambil sampel 5 guru dengan usia yang relatif sama, gender yang sama, mengajar mata pelajaran yang sama.
  • Berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan metode pengajaran sesuai standar yang mereka tahu kepada murid, dibawah pengawasan selama 1 jam.
  • Kemudian dicatat bagaimana kemampuan mengajar dan kekurangannya.
  • Ikutkan mereka dalam Pelatihan Khusus “Teaching Skill” selama 1 minggu, yang didalamnya sudah disiapkan materi pengajaran sebagai berikut;
    • Strategi mengajar dan tujuannya.
    • Analisa kebutuhan mengajar bagi murid.
    • Cara berkomunikasi dalam mengajar.
    • Teknik meyakinkan murid.
    • Cara untuk tampil menarik.
    • Kiat-kiat mengajar efektif.
    • Semangat kerjasama dan keberhasilan.
  • Setelah melalui pelatihan, diujicobakan mengajar kepada murid yang sama dengan waktu pengawasan selama 1 jam dan catat hasilnya.
  • Bandingkan hasil pengamatan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan, atau ringkasnya evalusi hasil.
  • Pelatihan wajib dilakukan minimal 1 kali setahun, dan dibuat berjenjang untuk kedua kalinya sebagai peningkatan kemampuan mengajar dan pengukuhan konsep mengajar yang baru dan sesuai.
  • Jika muncul mata anggaran yang tidak ada, mohon dibuatkan konsep sponsor, sehingga program tetap berjalan dan biaya dapat ditanggung oleh sponsor.

 

Tulisan ini dipublikasikan di informasi, komunikasi, pendidikan. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s